Airlangga Tegaskan Dukung Jokowi di Hadapan Anggota DPRD Golkar

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Ia meminta para kadernya mengoptimalkan mesin partai untuk memenangi Pemilu 2019.

"Partai Golkar sudah berkomitmen untuk mendukung Pak Presiden Jokowi dua periode. Oleh karena itu, bagi Partai Golkar, tantangannya hanya satu dan satu-satunya tantangan yang namanya partai politik adalah Partai Golkar harus menang," ujar Airlangga saat membuka Workshop Nasional Anggota FPG DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Golkar di RedTop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018). 

Airlangga meminta para kadernya berjuang memenangkan Jokowi pada Pilpres mendatang. Ia ingin Partai Golkar berkontribusi besar terhadap kemenangan Jokowi. 

"Kita tidak samakan pemenangan presiden dengan kemenangan partai politik untuk legislatif. Karena itu, jaringan yang dimiliki Partai Golkar harus bekerja secara maksimal dan saat ini adalah kesempatan kita telah melaksanakan reformasi 20 tahun," kata Airlangga. 

"Kami sudah sampaikan kepada berbagai partai yang mendukung presiden, kita akan melakukan evaluasi perjalanan bangsa, mulai reformasi sampai saat ini dan tentunya ini menjadi PR bagi kita semua untuk memperbaiki apa-apa yang telah kita lakukan dan apa yang belum dilakukan," lanjutnya. 

Airlangga juga sempat menyinggung terkait dirinya dan pengurus DPP Golkar yang telah melakukan lobi-lobi untuk menggaet koalisi. Tujuannya untuk memenangkan Jokowi. 

"Kemarin Partai Golkar, pengurus DPP, telah keliling berbagai partai politik. Agendanya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi, bagaimana kita mencari persamaan, bukan mencari perbedaan. Dan persamaan itu penting dalam rangka mengusung Bapak Presiden untuk periode yang kedua," tuturnya. 

Menurutnya, saat ini sudah ada enam partai yang mendukung Jokowi. Saat ini Golkar disebutnya telah membicarakan tahapan pemenangan presiden secara nasional.

"Hari ini ada enam dan sudah mewakili 65 persen. Karena itu, Partai Golkar telah membicarakan tahapan-tahapan pemenangan presiden secara nasional, namun untuk pemenangan pemilu legislatif masing-masing partai punya strategi sendiri sendiri," pungkas Airlangga. 

(Sumber berita dan photo: news.detok.com.)

Survei Poltracking: Siapa pun Lawannya, Jokowi Pemenangnya

Jakarta - Jokowi tetap menjadi kandidat terkuat di bursa calon presiden 2019 mendatang. Meskipun dipertemukan oleh sejumlah kandidat seperti Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo, Jokowi diprediksi tetap menang.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, jika simulasi dua nama capres Jokowi dan Prabowo dipertemukan, maka hasilnya adalah Jokowi menang dengan 57,6 persen berbanding 33,7 persen.

"Kondisi ini menunjukkan terjadi tren kenaikan elektabilitas terhadap Joko Widodo maupun Prabowo Subianto," kata Hanta dalam paparan hasil surveinya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Kemudian apabila simulasi Jokowi versus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Walikota Surakarta itu tetap dominan. Hasilnya Jokowi meraih 64,7 persen sedangkan AHY hanya 13,0 persen. Sedangkan yang belum menentukan pilihan 22,3 persen.

"Data ini menunjukkan bahwa Joko Widodo berpotensi besar terpilih sebagai presiden dengan lawan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ucap Hanta.

Jokowi juga tetap unggul apabila melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasilnya Jokowi meraih 64,8 persen sedangkan Anies hanya 14,6 persen. Sedangkan yang belum menjawab 20,6 persen.

"Data ini menunjukkan bahwa Joko Widodo berpotensi besar terpilih sebagai presiden dengan lawan Anies Baswedan jika Pilpres dilakukan saat ini," terang dia.

Hasil serupa juga ditunjukan apabila Jokowi disimulasikan melawan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jokowi memperoleh 65,7 persen dan Gatot hanya 13,6 persen. Responden yang belum menentukan pilihan 20,7 persen.

(Sumber:Liputan6.com.)

Parpol Peserta Pemilu 2019 Resmi Kantongi Nomor Urut

Jakarta -- KPU meloloskan 14 partai politik peserta Pemilu 2019. Masing-masing petinggi partai mengambil nomor urut sesuai antrian yang telah ditentukan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat nomor urut 3. Nomor undian diambil langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Partai Kebangkitan Bangsa mendapat nomor urut 1. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar langsung mengucap syukur sambil mengepal tangan usai mendapat nomor undian.

Partai Persatuan Pembangunan mendapat nomor urut 10. Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditemani Sekjen Arsul Sani menyebutnya sebagai 'nomor sempurna'.

Partai politik pendatang baru, Partai Garuda mendapat nomor urut 6. Pengambilan nomor urut diwakili langsung oleh petinggi partai.

Partai Amanat Nasional mendapat nomor urut 12. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengambil nomor undian didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Partai Persatuan Indonesia mendapat nomor urut 9. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedijo mengambil langsung nomor urut undian.

Partai Hati Nurani Rakyat mendapat nomor urut 13. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang tampang girang mendapat nomor urut tersebut.

Partai Golongan Karya mendapat nomor urut 4. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengambil langsung nomor urut undian.

Partai NasDem mendapat nomor urut 5. Sekjen NasDem Johnny G Plate mewakili Surya Paloh yang berhalangan hadir mengambil nomor urut partai.

Partai Keadilan Sejahtera mendapat nomor urut 8. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, "Kembali ke nomor urut PKS 2009".

Partai Demokrat mendapat nomor urut 14. Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili ayah mereka, Susilo Bambang yudhoyono, yang berhalangan hadir mengambil nomor urut.

Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat nomor urut 2. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengambil langsung nomor urut tersebut.

Partai Solidaritas Indonesia mendapat nomor urut 11. pengambilan nomor urut berbarengan dengan Partai Berkarya yang diwakili langsung oleh Tommy Soeharto dan mendapat nomor 7.

(berita&photo:www.cnnindonesia.com)

Tiga Calon Walikota Tandatangani Empat Perjanjian Kampanye

Lubuk Linggau - Di bawah rintik hujan Tiga calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, nomor urut 1, H Toyeb-Sofyan (TOS) Nomor urut 2, H SN Prana Putra Sohe- Sulaiman Kohar (Nansuko) dan nomor urut 3, Rustam-Riezky (RR)  menandantangi empat poin pernyataan kampanye damai 2018 .

Ketiga kandidat diminta harus menjalankan empat poin pernyataan yang mereka tandatangani sendiri dan disaksikan banyak pihak termasuk tim pendukung masing-masing.

Empat poin tersebut yakni pertama siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua Siap melaksanakan kampanye pemilihan tahun 2018 yang damai demokrasi, dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan politik. 

Ketiga siap melaksanakan kampanye pemilihan 2018 tanpa hoax,politisasi SARA dan Uang Politik. 

Keempat, tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua KPU Lubuklinggau, Efriadi Suhendri mengatakan keempat poin deklarasi kampanye damai tersebut harus benar-benar dijalankan oleh masing-masing kandidat bersama timnya, agar terwujud Pilkada Damai seperti yang diharapkan.

Ini bagian dari upaya kita untuk mewujudkan Pilkada Damai dan tidak terjadi konflik horizontal, kalau keempat poin ini dijalankan maka semuanya bisa terwujud,”pungkasnya. [sri/fradez]

(Sumber Berita dan Photo : www.rmolsumsel.com. )

Survei: Elektabilitas Jokowi Masih Paling Tinggi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menduduki posisi teratas dalam survei elektabilitas kandidat calon presiden Pemilu 2019 yang dilakukan Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, perolehan dukungan yang didapat Jokowi jauh di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Jika pilpres diadakan saat survei (simulasi lima kandidat Presiden) Joko Widodo memperoleh 55,9 persen mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 29,9 persen," jelasnya dalam paparan hasil survei bertajuk 'Peta Elektoral Kandidat dan Prediksi Poros Koalisi Pilpres 2019' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/2).

Hanta menambahkan, Poltracking mendapati lima nama yang marak mendapat sorotan publik sebagai calon presiden 2019, yaitu petahana Jokowi, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Agus Harimurti Yudhoyono. 

Dari kelima kandidat yang masuk dalam survei, nama AHY berada di urutan paling bawah dengan elektabilitas sebesar 2,1 persen. Sedangkan elektabilitas yang diperoleh Anies Baswedan 2,8 persen dan Gatot Nurmantyo 2,3 persen.

Survei Poltracking sendiri dilakukan terhadap 1200 responden di 34 provinsi pada 27 Januari-13 Februari 2018. Menggunakan metode sampel acak berjenjang (multistage random sampling), hasil survei mendapatkan tingkat kesalahan plus minus 2,83 persen.

(Sumber berita dan gambar : rmol.co. )

Deklarasi kampanye damai Pilgub Sumsel tak dihadiri 4 paslon secara lengkap

Deklarasi kampanye damai Pilgub Sumsel. ©2018 Merdeka.com/Irwanto

Palembang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi damai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan 2018. Sayangnya, acara ini tak dihadiri seluruh calon. Pantauan merdeka.com, dari empat paslon hanya nomor urut 4, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas yang sama-sama menghadiri acara yang digelar di lapangan kantor KPU Sumsel, Minggu (18/2).

Sementara calon lain hanya diwakili oleh calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub) saja, tanpa didampingi pasangannya. Semisal, calon nomor urut 1 hanya dihadiri cagub Herman Deru. Calon nomor urut 2 diwakili oleh cawagub Irwansyah, dan nomor urut 3 hanya diikuti cagub Ishak Mekki.

Tak hanya paslon, deklarasi kampanye damai tersebut nampak sepi dari masing-masing pendukung. Nampak hampir separuh kursi yang disediakan di tenda tak terisi.

Deklarasi kampanye damai disertai pelepasan 27 ekor burung merpati sebagai simbol pelaksanaan Pilgub Sumsel yang digelar 27 Juni 2018. Ada juga penyampaian harapan perwakilan pemuka agama di provinsi itu dan penandatanganan empat kesepakatan deklarasi kampanye damai.

Ketua KPU Sumsel Aspahani menyayangkan deklarasi ini tidak dihadiri seluruh paslon. Padahal, acara tersebut bersifat wajib karena menyangkut komitmen paslon untuk melaksanakan kesepakatan.

"Kalau wajib hukumnya, ya wajib, kami undang seluruh paslon dan tim kampanye. Tapi ada kabar ada calon yang lagi umrah, atau ada halangan lain," ungkap Aspahani, Minggu (18/2).

Dia mengimbau setiap paslon dan tim kampanye tidak melakukan black campaign,berita hoax, politik uang, dan SARA. Tujuannya menciptakan pesta demokrasi secara damai.

"Jangan sampai menganggap deklarasi ini hanya seremonial, tapi harusnya benar-benar dilaksanakan," ujarnya.

"Pilkada ini kan instrumennya merebut kekuasaan yang berpengaruh kepada masyarakat. Jadi jangan sampai gara-gara pilkada, tatanan yang sudah baik malah tercoreng," sambungnya.

(Sumber Berita & Photo : www. merdeka.com. )

Dodi Reza Alex Noerdin: Pembangunan Lancar Kalau Gubernur Mahir Berbahasa Inggris

H Dodi Reza Alex Calon Gubernur Sumatera Selatan 2018 - 2013 

PALEMBANG - Penguasaan komunikasi menggunakan bahasa Inggris di mata Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Noerdin sangat penting. Menurutnya, menguasai bahasa Inggris bukan karena untuk style atau ajang pamer kepada masyarakat.

"Jadi, bahasa Inggris itu sangat penting harus bisa dipahami dan dikuasai terlebih oleh seorang Gubernur. Pembangunan di Sumsel ini bisa berkembang karena Gubernur saat ini bisa menguasai bahasa Inggris sehingga banyak menggaet investor untuk berinvestasi di Sumsel," ungkap Dodi.

Dikatakannya, kriteria seorang gubernur tentu harus mempunyai hubungan yang banyak dengan investor dari luar Indonesia. "Ya, kalau tidak mahir bahasa asing nanti bagaimana seorang kepala daerah bisa menjelaskan potensi yang dimiliki," ujar pria yang menguasai tiga bahasa yakni Prancis, Inggris, dan Jerman.

Dia menlanjutkan, pendidikan bahasa asing memang harus diterapkan sejak usia dini supaya generasi bangsa Indonesia memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan negara lain.

"Penggunaan bahasa Indonesia tetap jadi prioritas dan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya harus dipelajari," tutur lulusan magna Comlude Universite Libre de Bruxelles -Belgia tersebut.  (OKEZONE)

14 Parpol Sah Jadi Peserta Pemilu 2019

Jakarta,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta, Sabtu (17/2/2018). Dari 16 partai politik (parpol) yang mengikuti proses verifikasi, sebanyak 14 partai politik (parpol) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sementara 2 parpol lainnya ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS). 

Ke-14 parpol yang berhak menjadi peserta pemilu 2019, antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Sementara dua partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tingkat nasional antara lain Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI). "Dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dibacakan dan uraian lampirannya ada didalam lampiran berita acara," kata  Ketua KPU Arief Budiman. 

Hadir dalam rapat anggota KPU, Evi Novida Ginting, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Turut hadir Ketua Bawaslu Abhan, Rahmat Bagja, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifudin serta Sekjen sejumlah partai politik. 

Pembacaan hasil rekapitulasi verifikasi parpol tingkat nasional ini dilakukan secara bergiliran oleh komisioner KPU dengan parpol yang dibacakan berdasarkan abjad. Beberapa hasil rekapitulasi verifikasi yang dibacakan antara lain tingkat pusat dan provinsi mengecek keterpenuhan kepengurusan, domisili kantor tetap serta keterpenuhan syarat 30 persen perempuan, untuk tingkat kab/kota ditambah pengecekan keanggotaan serta tingkat kecamatan ditambah pengecekan persebaran 50 persen keanggotaan. "Data status kepengurusan partai, domisili kantor tetap, keterwakilan perempuan dan keanggotaan yang diuraikan tersebut diatas, tercantum dalam berita acara rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan dan keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019," tutur masing-masing komisioner diujung pembacaan hasil verifikasi. 

Usai pembacaan keseluruhan hasil rekapitulasi verifikasi parpol tingkat nasional, KPU secara resmi menandatangani berita acara dan Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-kpt/03/kpu/II/2018 untuk kemudian diserahkan kepada 16 parpol yang hadir. (kpu.go.id.)

Ini Langkah Partai Golkar Sikapi Kadernya yang Terlibat Korupsi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA - Partai Golkar akan melakukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi kadernya yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, pasca Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa bulan lalu, yang mengusung tagline Golkar Bersih, pihaknya pasti terus akan diuji oleh berbagai peristiwa serta respons, sikap, dan kebijakan yang diambil.

Termasuk, peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Ahmad mengatakan Partai Golkar tetap tak memberikan ruang terhadap korupsi.

“Kami akan melakukan dua pendekatan terhadap kader atau pimpinan partai yang ditersangkakan,” terangnya dalam keterangan resmi, Senin (5/2/2018).

Pertama, pendekatan organisasi dengan segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya. Bila sampai proses dan putusan hukum yang bersangkutan dinyatakan terpidana, bukan tidak mungkin dapat dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan.

“Apalagi bila hukumannya terkena sanksi berat atau sudah berulang-ulang kali dilakukan. Sesungguhnya tindakan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan berat hati, tapi demi kepentingan Golkar, bangsa dan negara, kita tidak punya pilihan lain,” tutur Ahmad.

Kedua, pendekatan kemanusiaan. Sebagai manusia yang memiliki hak pembelaan di depan hukum dan dalam konteks menghargai peran dan kontribusinya kepada partai selama ini, kader atau pimpinan yang ditersangkakan akan diberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jokowi, Golkar, dan Pilpres 2019

Presiden Joko Widodo

Jakarta - TANDA-tanda Presiden Jo­ko Widodo (Jokowi) ba­kal melenggang dengan aman dalam Pemilihan Pre­si­den (Pilpres) 2019 sudah bisa di­baca sejak sejumlah partai meng­umumkan penca­lo­n­an­nya tahun lalu. Deklarasi du­kungan ke Jokowi antara lain di­la­kukan oleh Partai Nasdem, Par­tai Hanura, Partai Golkar, PPP. Bahkan, partai baru yang belum menjadi peserta pemilu, yakni Partai Perindo juga me­nyatakan dukungan kepada Jokowi.
 
Jika mengacu pada du­kung­an yang besar dari partai-partai yang mendeklarasikan Jokowi untuk periode kedua, jalan ke tangga pencapresan akan mu­lus. Apalagi, setelah beberapa wak­tu lalu Mahkamah Kons­ti­tusi (MK) menolak pembatalan ambang batas pencalonan pre­siden (presidential threshold  ) 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7/2017 ten­tang Pemilihan Umum men­jadi amunisi kuat bagi Jokowi.
 
Ini karena bila kita melihat peta kekuatan hasil Pemilu 2014, dari 10 partai politik (par­pol) yang ada di DPR, tak ada satu pun yang meraih 20% kursi DPR atau 25% suara sah na­sio­nal. Meski begitu, dengan de­kla­rasi yang dilakukan oleh-oleh partai-partai di atas, kan­di­dat presiden bisa jadi akan head to head.
 
Meski begitu, Jokowi tam­pak­nya merasa perlu untuk me­mastikan bahwa “sabuk peng­a­man”-nya dalam pilpres tahun de­pan itu benar-benar aman. Sebab, bukan mustahil du­kungan yang jauh-jauh hari su­dah diberikan itu, dalam menit-menit terakhir dicabut kembali.
 
Tampaknya “sabuk pe­nga­man” yang penting untuk di­pas­ti­kan tetap kukuh adalah Partai Gol­kar. Jokowi pun mela­ku­kan­nya dengan memanfaatkan reshuffle kabinet, menyusul pen­ca­lonan salah satu anggota kabinetnya, Khofifah Indar Pa­ra­wansa, sebagai calon guber­nur Jawa Timur.
Kursi Menteri Sosial yang ditinggalkan Khofifah dibe­ri­kan kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Se­mentara itu, Menteri Per­in­dus­trian Air­lang­ga Hartarto yang akhir tahun lalu secara akla­masi ter­pilih sebagai ketua umum (ketum) Partai Gol­kar, meng­gan­ti­kan Setya No­van­to yang men­ja­di pesakitan Ko­misi Pem­be­ran­tasan Korupsi tetap di­per­ta­hankan da­lam posisi­nya.
 
Asumsi awal bahwa tugas kementerian ba­kal terganggu oleh jabatan rang­kap sebagai ketua umum partai kini tidak berlaku lagi, meng­ingat tahun politik sudah berada di de­pan pintu. Tanpa menduduki kursi di ka­binet, posisi Air­lang­ga pada partai berlambang ber­ingin itu memang mudah di­goyang.
 
Berbeda dengan ketum-ke­tum sebelumnya, seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, bah­kan Aburizal Bakrie boleh di­ka­ta­kan Airlangga Hartarto kurang mengakar. Dia lebih bertumpu pada beberapa elite di ke­pe­ngurusan pimpinan pu­sat. Me­reka itulah yang tempo hari ber­gerilya ke pimpinan dae­rah untuk mempercepat pe­nying­kiran Setya Novanto dan pengangkatan di­rinya. Tentu saja semua itu atas restu Istana, baik yang di Mer­deka Utara maupun Merdeka Selatan.
Karena itu, tambahan men­teri untuk Partai Golkar dan tidak dicopotnya Airlangga Har­­tarto dari anggota kabinet ha­rus diba­ca dalam konteks un­tuk me­ngi­kat Partai Golkar agar tetap isti­kamah dengan apa yang telah di­deklarasikannya yaitu men­du­kung Jokowi pada Pilpres 2019.
 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) me­mang belum me­nge­luar­kan per­nya­ta­an resmi men­du­kung Jokowi. Na­mun, itu lebih merupakan soal waktu saja. Dengan du­kungan dua partai besar, yaitu PDI-P dan Partai Golkar, maka Jokowi akan semakin aman me­leng­gang sebagai calon pre­si­den untuk periode keduanya.


Dua Kemungkinan 
Sebagai parpol besar, Partai Gol­kar tentu menginginkan ka­dernya sendiri ikut dalam kon­testasi Pilpres 2019. Apalagi, dalam Pilpres 2014 partai ini memberi dukungan kepada kan­didat yang bukan berasal dari kadernya sendiri. Pada Pil­pres 2019 Partai Golkar pun “mengorbankan diri” untuk tidak mencalonkan kadernya. Se­karang mereka tampaknya ber­pikir tidak ada kandidat yang cukup kuat dari Partai Gol­kar untuk berhadapan dengan petahana. Setelah membaca beberapa hasil survei, mereka pun mengarahkan dukung­an­nya kepada Jokowi. Ke­un­tung­an mendukung Jokowi ini su­dah dirasakan oleh Partai Gol­kar dengan diberikannya satu tambahan kursi menteri dan dipertahankannya sang Ketua Umum Airlangga Hartarto, dalam Kabinet Kerja.
 
Jika politik dimaknai se­ba­gai “seni bermain”, permainan politik Partai Golkar menjelang ta­hun politik 2019 boleh di­ka­takan “canggih”, kalaulah bu­kan “cantik”.  Meski sebelum­nya tidak mendukung Jokowi, se­karang Partai Golkar me­ru­pa­kan unsur dominan dalam pen­capresan kembali Jokowi. Se­men­tara itu, partai-partai awal pen­dukung Jokowi sepertinya mu­lai ditinggalkan. Ada yang me­nyebutkan, kepiawaian Par­tai Golkar dalam “mendekati” Jo­kowi tidak lepas dari peran se­nior mereka yaitu Wakil Pre­siden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemari­tim­an Luhut Binsar Panjaitan.
 
Ada dua kemungkinan yang bisa dibaca dari fenomena mes­ra­nya Jokowi dengan Beringin. Per­tama, tentu saja untuk men­jaga Partai Golkar agar tidak menyeberang ke pihak lawan yang nyata adalah calon yang ba­kal diusung oleh Partai Ge­rindra dan PKS. Kedua, untuk menaik­kan daya tawar Partai Golkar ke PDI-P yang sampai sekarang be­lum mengeluarkan deklarasi men­dukung Jokowi secara res­mi. Bukan mustahil, kelak partai ini akan meng­aju­kan kadernya untuk posisi wakil presiden.
 
Hubungan Jokowi dan Gol­kar tersebut menguntungkan kedua pihak. Kendati demikian, yang lebih diuntungkan dari hubungan itu adalah Partai Gol­kar. Meskipun dulu tidak men­dukung Jokowi dan sekarang tidak memiliki calon sendiri, Partai Golkar tetap mendapat keuntungan. Partai Golkar se­ngaja “mengorbankan diri” se­bagai parpol kedua terbesar asal tetap berada dalam kekuasaan yang memang sudah menjadi habitat partai ini.
 
Realitas politik seba­gai­ma­na terlihat kekuatan di DPR dan prediksi hasil lembaga survei memperlihatkan bahwa di In­donesia kini terdapat tiga ke­lom­pok politik besar, yaitu PDI-P, Partai Golkar, dan Gerindra. Dalam konteks itu, bagi Jokowi tidak cukup didukung oleh PDIP saja sebagai partai besar, tapi perlu juga dukungan dari Partai Golkar. Dengan diikat se­perti ini bukan hanya untuk tu­juan jangka pendek saat ini di DPR, yang mana Ketua DPR Bambang Soesatyo juga berasal dari Partai Golkar, melainkan untuk memuluskan dan men­du­kung setiap kebijakan yang diambil di parlemen.
 
Dalam jangka panjang, yak­ni Pilpres 2019, bisa jadi Jokowi mengikat Beringin melalui “po­litik balas budi” agar partai itu tidak mbalelo  di kemudian hari. Ini penting dilakukan agar kom­petisi Pilpres 2019  head to head. Karena jika tidak, kasus Pilkada DKI Jakarta bisa terulang da­lam Pilpres 2019, yakni mun­cul­nya calon alternatif, selain Jokowi dan Prabowo.

(Lili Romli / Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI / Sindonews.com.)

Dukung Jokowi pada Pilpres 2019, Golkar Tak Berharap Imbalan Cawapres

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus

JAKARTA — Partai Golkar mengungkapkan tetap akan mendukung Presiden Joko Widodo untuk maju pada Pemilihan Presiden 2019 meski elektabilitasnya terus meningkat menjelang pemilu.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, Golkar mendukung Jokowi tanpa pamrih, termasuk meminta kursi wakil presiden. Nama bakal calon wakil presiden pun diserahkan ke Jokowi.

"Saat ini tidak etis membicarakan itu (pendamping Jokowi). Kami kan mengusung Pak Jokowi pada 2019 bukan dengan pamrih," ujar Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Hingga saat ini, tutur Lodewijk, Golkar belum mendengar adanya tawaran Jokowi membuka pintu bagi kader Partai Golkar untuk menjadi pendampingnya pada Pilpres 2019. 

Saat ditanya kemungkinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendampingi Jokowi sebagai cawapres, Lodewijk juga mengaku tidak tahu.

"Saya tidak mendengar Pak Airlangga pernah berbicara begitu, beliau pengin jadi wapres, enggak. Beliau terlalu fokus mendukung Pak Jokowi," kata dia.

Saat ini, posisi Partai Golkar di kabinet memilki dua kursi menteri. Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Jokowi juga memperbolehkan dua menteri asal Golkar itu rangkap jabatan di partai. Padahal sebelumnya, Jokowi melarang para menterinya rangkap jabatan di partai.

Direktur Utama Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai, keputusan Jokowi itu jelas menyalahi komitmen awalnya. Namun, hal itu dilakukan demi Pilpres 2019.

"Jokowi itu membutuhkan stabilitas politik dari partai koalisinya. Oleh karena itu, tidak boleh ada partai yang menjadi lokomotif yang bisa menarik gerbong keluar dari koalisi," ujar Djayadi di Jakarta, Rabu (24/1/2019).

Saat ini, kata Djayadi, ada dua partai yang menjadi lokomotif di koalisi Jokowi, yaitu PDI-P dan Partai Golkar. Namun, Partai Golkar punya potensi untuk membuat poros baru pada Pilpres 2019.

Dengan kekuatan suara dan pemilih yang sudah mengakar, Partai Golkar dinilai punya kekuatan untuk menarik partai-partai lain membuat poros baru di luar poros Jokowi dan poros Prabowo.

(Sumber berita dan Photo : Kompas.com)

Terkejutnya Partai Golkar Melihat Hasil Survei LSI Terbaru

Pengurus DPP Partai Golkar

Jakarta -  Partai Golkar mengaku terkejut dengan hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) teranyar. Dalam survei itu, suara Partai Golkar diprediksi menanjak ke angka 15,5 persen.

"Mengejutkan tetapi tidak mengherankan," ujar Wakil Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Kasus Golkar Rizal Malarangeng dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (24/1/2018).

Partai Golkar tutur dia, sudah punya keyakinan suaranya akan naik pasca-munaslub, yang disusul dengan terbentuknya kepengurusan baru. Namun, Partai Golkar tidak menyangka rebound secepat ini.

Padahal, kata Rizal, tiga bulan lalu saat diterpa prahara dan sebelum munaslub digelar, suara Partai Golkar hanya ada di angka 11 persen. Namun, saat ini berdasarkan survei LSI, angkanya mencapai 15,5 persen."Dan yang mengejutkan adalah rebound-nya begitu cepat dan begitu tinggi," kata dia.

Sementara itu Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sangat bersyukur dengan hasil survei LSI terbaru. Dengan hasil itu, Partai Golkar hanya kalah dari PDI-P yang angkanya mencapai 22,2 persen.

Sebelumnya, posisi Partai Golkar sebagai partai yang berada di posisi kedua sempat diambil alih oleh Partai Gerindra. Saat itu, partai berlambang beringin itu diguncang prahara, terutama akibat kasus korupsi e-KTP yang menjerat ketua umum saat itu, Setya Novanto."Ini sesuatu yang luar biasa buat kami. Karena ini telah melewati hasil Pemilu 2014 yang sebesar 14 persen," kata Lodewijk.

(Sumber berita dab photo : kompas.com )

LSI Prediksi Golkar Bakal Jadi Pesaing PDIP di Pemilu 2019

Penyerahan Surat Dukungan Partai Golkar kepada beberapa Calon Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2018

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperkirakan PDI Perjuangan dan Partai Golkar akan bersaing memperebutkan nomor satu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun ini. "Golkar datang merespons dengan Tiga Program Rakyat, detail program, dan cara mencapainya setiap daerah menyesuaikan dengan situasi," kata Direktur Eksekutif LSI Denny J.A. di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

 

Denny mengatakan bahwa Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menghentak dengan menyerukan seluruh calon kepala daerah yang diusung Golkar pada pilkada serentak 2018 menyebarkan "Tiga Program Rakyat".

 

Seluruh calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar diminta menyosialisasikan program nasional dengan slogan Suara Rakyat, Suara Golkar. Program pertama yang digulirkan Golkar, menurut Denny, yakni harga sembako terjangkau, seperti beras, sagu, jagung, sayuran, telor, daging, dan gula yang mudah didapat. "Kepala daerah harus mencari solusi menaikkan daya beli masyarakat," ujar Denny.

 

Program andalan kedua, yaitu memperluas lapangan kerja dan pelatihan untuk mengurangi pengangguran. Program ketiga yang dijalankan Golkar, ketersediaan rumah yang mudah dengan harga terjangkau bagi rakyat. "Tiga program rakyat dari Airlangga itu tepat sasaran, wong cilik merupakan segmen pemilih terbanyak," ungkap Denny.

 

Jika program tersebut direalisasikan Partai Golkar,diprediksi akan menjadi pesaing PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 .  (ememha/pgllg)

Rodi: Nansuko Terbukti, Dodi-Giri Pemimpin Kekinian

H Rodi Wijaya ( Ketua DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau )

Lubuklinggau - Partai Golongan Karya (Golkar) optimis para jagoannya dapat memenangi Pilkada serentak 2018,tak terkecuali Pilgub Sumsel dan Pilwako Lubuklinggau.

Dipilkada Lubuklinggau, partai berlambang beringin ini kembali mengusung pasangan incumbent H SN Prana Putra Sohe dan H Sulaiman Kohar (Nansuko jilid II), sedangkan Pilgub mengusung H Dodi Reza Alex Noerdin dan H M Giri Ramandha N Kiemas.

" Kita optimis menang, karena untuk di Lubuklinggau Nansuko sudah berbuat,sudah bekerja dan terbukti,sedangkan yang lain baru mau,"ungkap Ketua DPD Golkar Lubuklinggau, H Rodi Wijaya.

Rodi juga optimis Dodi-Giri menang, karena menurutnya Sumsel membutuhkan pemimpin kekinian seperti Dodi-Giri yang muda dan energik serta kaya pengalaman.

"Dodi-Giri memang muda, tapi secara pengalaman, usia bukan jaminan, Dodi pengalamannya di DPR RI, dan sekarang Bupati Muba, Giri juga berpengalaman, di DPRD Sumsel sudah 3 periode,sekarang jabatannya ketua,"tegasnya.

Rodi mengajak seluruh kader,simpatisan dan pengurus Golkar Lubuklinggau untuk bekerja memenangkan pasangan Nansuko untuk Lubuklinggau dan memenangkan Dodi-Giri untuk Pilgub Sumsel.

(Sumber:rmolsumsel/fradez)

Dodi Alex-Giri Kiemas daftar Pilgub Sumsel ke KPU

Palembang - Dodi Reza Alex dan pendampingnya Giri Ramanda Kiemas daftar Pilgub Sumatera Selatan ke KPU, Rabu (10/1). Dodi adalah anak dari Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Giri adalah keponakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelum mendaftar ke kantor KPU Sumsel di Jakabaring, Palembang, pasangan yang diusung Partai Golkar, PDIP, dan PKB ini menggelar deklarasi di halaman Monpera, Ilir Timur I, Palembang, Rabu (10/1) pagi.

Ribuan simpatisan dari partai pengusung hadir dalam acara yang dilanjutkan dengan salat Zuhur berjamaah di Masjid Agung Palembang.

Dodi mengungkapkan, dirinya akan melanjutkan dan menyempurnakan program yang dilaksanakan ayahnya sepuluh tahun terakhir dalam membangun Sumsel. Dia yakin Sumsel terus menjadi provinsi terdepan jika tampuk kepemimpinan berada di tangannya.

"Sumsel adalah provinsi maju, saya akan lanjutkan program yang ada dan menyempurnakannya lagi," ungkap Dodi, Rabu (10/1).

Dodi berpengalaman menjadi anggota DPR RI dua periode dan menjabat Bupati Musi Banyuasin. Sedangkan Giri Ramanda Kiemas saat ini duduk sebagai Ketua DPRD Sumsel.

"Sumsel adalah provinsi milenial, berikan kesempatan bagi kaum muda menjadi pemimpin," ujarnya.

Dalam deklarasi dan pendaftaran, pasangan ini didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumsel sekaligus Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Menariknya dari beberapa politisi, nampak juga Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Mularis Djahri yang absen saat pendaftaran pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya kemarin.

Diketahui, Partai Hanura menjadi salah satu parpol yang mengusung Herman Deru-Mawardi Yahya dalam Pilgub Sumsel.

Pendaftaran Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas diterima komisioner KPU Sumsel. Saat ini masih berlangsung proses pendaftaran dan penelitian berkas pencalonan oleh tim verifikasi.

Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas menjadi pasangan cagub-cawagub ketiga yang mendaftar di Pilgub Sumsel. Sebelumnya, pasangan Ishak Mekki-Yudha Pratomo Mahyudin dan Herman Deru-Mawardi Yahya mendaftar di hari kedua. Dijadwalkan sore ini, pasangan Saifuddin Aswari Rivai-Irwansyah juga akan mendapatkan diri ke KPU Sumsel.

(Sumber berita dan photo : merdeka.com.)

Dodi Alex Noerdin-Giri Kiemas Deklarasi di Monumen Perjuangan

Ketua dan Sekretaris Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Golkar, PDIP, dan PKB

Palembang - Golkar, PDIP, dan PKB mendeklarasikan pasangan bakal calon gubernur-calon wakil gubernur Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Deklarasi Dodi-Giri digelar di Monumen Perjuangan Rakyat.

"Kami memang masih muda, tapi kami bukan anak kemarin sore. Alhamdulillah kami berdua sudah mengawali karier seluruhnya, baik bekerja di perusahaan swasta atau nasional dan politik, termasuk menjadi anggota legislatif," kata Dodi di Monumen Perjuangan Rakyat, Palembang, Rabu (10/1/2018).

Dodi mengatakan deklarasi sengaja digelar di tempat bersejarah. Deklarasi di Monumen Perjuangan Rakyat untuk menegaskan soal kesiapan melanjutkan pembangunan sesuai dengan cita-cita pejuang terdahulu. 

"Di bawah Monumen Perjuangan Rakyat ini, kami mendeklarasikan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan dukungan Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB. Kami akan tetap menjadikan daerah ini bebas konflik, rukun dengan tetap menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, termasuk memberikan fasilitas kepada generasi milenial untuk lebih berkarya di tingkat nasional dan internasional," sambungnya. 

(Sumber dan Photo : detik.news.com. )