Survei Poltracking: Siapa pun Lawannya, Jokowi Pemenangnya

Jakarta - Jokowi tetap menjadi kandidat terkuat di bursa calon presiden 2019 mendatang. Meskipun dipertemukan oleh sejumlah kandidat seperti Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo, Jokowi diprediksi tetap menang.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, jika simulasi dua nama capres Jokowi dan Prabowo dipertemukan, maka hasilnya adalah Jokowi menang dengan 57,6 persen berbanding 33,7 persen.

"Kondisi ini menunjukkan terjadi tren kenaikan elektabilitas terhadap Joko Widodo maupun Prabowo Subianto," kata Hanta dalam paparan hasil surveinya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Kemudian apabila simulasi Jokowi versus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Walikota Surakarta itu tetap dominan. Hasilnya Jokowi meraih 64,7 persen sedangkan AHY hanya 13,0 persen. Sedangkan yang belum menentukan pilihan 22,3 persen.

"Data ini menunjukkan bahwa Joko Widodo berpotensi besar terpilih sebagai presiden dengan lawan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," ucap Hanta.

Jokowi juga tetap unggul apabila melawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasilnya Jokowi meraih 64,8 persen sedangkan Anies hanya 14,6 persen. Sedangkan yang belum menjawab 20,6 persen.

"Data ini menunjukkan bahwa Joko Widodo berpotensi besar terpilih sebagai presiden dengan lawan Anies Baswedan jika Pilpres dilakukan saat ini," terang dia.

Hasil serupa juga ditunjukan apabila Jokowi disimulasikan melawan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Jokowi memperoleh 65,7 persen dan Gatot hanya 13,6 persen. Responden yang belum menentukan pilihan 20,7 persen.

(Sumber:Liputan6.com.)

Parpol Peserta Pemilu 2019 Resmi Kantongi Nomor Urut

Jakarta -- KPU meloloskan 14 partai politik peserta Pemilu 2019. Masing-masing petinggi partai mengambil nomor urut sesuai antrian yang telah ditentukan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat nomor urut 3. Nomor undian diambil langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Partai Kebangkitan Bangsa mendapat nomor urut 1. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar langsung mengucap syukur sambil mengepal tangan usai mendapat nomor undian.

Partai Persatuan Pembangunan mendapat nomor urut 10. Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditemani Sekjen Arsul Sani menyebutnya sebagai 'nomor sempurna'.

Partai politik pendatang baru, Partai Garuda mendapat nomor urut 6. Pengambilan nomor urut diwakili langsung oleh petinggi partai.

Partai Amanat Nasional mendapat nomor urut 12. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengambil nomor undian didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Partai Persatuan Indonesia mendapat nomor urut 9. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedijo mengambil langsung nomor urut undian.

Partai Hati Nurani Rakyat mendapat nomor urut 13. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang tampang girang mendapat nomor urut tersebut.

Partai Golongan Karya mendapat nomor urut 4. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengambil langsung nomor urut undian.

Partai NasDem mendapat nomor urut 5. Sekjen NasDem Johnny G Plate mewakili Surya Paloh yang berhalangan hadir mengambil nomor urut partai.

Partai Keadilan Sejahtera mendapat nomor urut 8. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, "Kembali ke nomor urut PKS 2009".

Partai Demokrat mendapat nomor urut 14. Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono mewakili ayah mereka, Susilo Bambang yudhoyono, yang berhalangan hadir mengambil nomor urut.

Partai Gerakan Indonesia Raya mendapat nomor urut 2. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengambil langsung nomor urut tersebut.

Partai Solidaritas Indonesia mendapat nomor urut 11. pengambilan nomor urut berbarengan dengan Partai Berkarya yang diwakili langsung oleh Tommy Soeharto dan mendapat nomor 7.

(berita&photo:www.cnnindonesia.com)

Tiga Calon Walikota Tandatangani Empat Perjanjian Kampanye

Lubuk Linggau - Di bawah rintik hujan Tiga calon Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau, nomor urut 1, H Toyeb-Sofyan (TOS) Nomor urut 2, H SN Prana Putra Sohe- Sulaiman Kohar (Nansuko) dan nomor urut 3, Rustam-Riezky (RR)  menandantangi empat poin pernyataan kampanye damai 2018 .

Ketiga kandidat diminta harus menjalankan empat poin pernyataan yang mereka tandatangani sendiri dan disaksikan banyak pihak termasuk tim pendukung masing-masing.

Empat poin tersebut yakni pertama siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua Siap melaksanakan kampanye pemilihan tahun 2018 yang damai demokrasi, dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan politik. 

Ketiga siap melaksanakan kampanye pemilihan 2018 tanpa hoax,politisasi SARA dan Uang Politik. 

Keempat, tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua KPU Lubuklinggau, Efriadi Suhendri mengatakan keempat poin deklarasi kampanye damai tersebut harus benar-benar dijalankan oleh masing-masing kandidat bersama timnya, agar terwujud Pilkada Damai seperti yang diharapkan.

Ini bagian dari upaya kita untuk mewujudkan Pilkada Damai dan tidak terjadi konflik horizontal, kalau keempat poin ini dijalankan maka semuanya bisa terwujud,”pungkasnya. [sri/fradez]

(Sumber Berita dan Photo : www.rmolsumsel.com. )

Survei: Elektabilitas Jokowi Masih Paling Tinggi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menduduki posisi teratas dalam survei elektabilitas kandidat calon presiden Pemilu 2019 yang dilakukan Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, perolehan dukungan yang didapat Jokowi jauh di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Jika pilpres diadakan saat survei (simulasi lima kandidat Presiden) Joko Widodo memperoleh 55,9 persen mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 29,9 persen," jelasnya dalam paparan hasil survei bertajuk 'Peta Elektoral Kandidat dan Prediksi Poros Koalisi Pilpres 2019' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (18/2).

Hanta menambahkan, Poltracking mendapati lima nama yang marak mendapat sorotan publik sebagai calon presiden 2019, yaitu petahana Jokowi, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Agus Harimurti Yudhoyono. 

Dari kelima kandidat yang masuk dalam survei, nama AHY berada di urutan paling bawah dengan elektabilitas sebesar 2,1 persen. Sedangkan elektabilitas yang diperoleh Anies Baswedan 2,8 persen dan Gatot Nurmantyo 2,3 persen.

Survei Poltracking sendiri dilakukan terhadap 1200 responden di 34 provinsi pada 27 Januari-13 Februari 2018. Menggunakan metode sampel acak berjenjang (multistage random sampling), hasil survei mendapatkan tingkat kesalahan plus minus 2,83 persen.

(Sumber berita dan gambar : rmol.co. )

Deklarasi kampanye damai Pilgub Sumsel tak dihadiri 4 paslon secara lengkap

Deklarasi kampanye damai Pilgub Sumsel. ©2018 Merdeka.com/Irwanto

Palembang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi damai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan 2018. Sayangnya, acara ini tak dihadiri seluruh calon. Pantauan merdeka.com, dari empat paslon hanya nomor urut 4, Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas yang sama-sama menghadiri acara yang digelar di lapangan kantor KPU Sumsel, Minggu (18/2).

Sementara calon lain hanya diwakili oleh calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub) saja, tanpa didampingi pasangannya. Semisal, calon nomor urut 1 hanya dihadiri cagub Herman Deru. Calon nomor urut 2 diwakili oleh cawagub Irwansyah, dan nomor urut 3 hanya diikuti cagub Ishak Mekki.

Tak hanya paslon, deklarasi kampanye damai tersebut nampak sepi dari masing-masing pendukung. Nampak hampir separuh kursi yang disediakan di tenda tak terisi.

Deklarasi kampanye damai disertai pelepasan 27 ekor burung merpati sebagai simbol pelaksanaan Pilgub Sumsel yang digelar 27 Juni 2018. Ada juga penyampaian harapan perwakilan pemuka agama di provinsi itu dan penandatanganan empat kesepakatan deklarasi kampanye damai.

Ketua KPU Sumsel Aspahani menyayangkan deklarasi ini tidak dihadiri seluruh paslon. Padahal, acara tersebut bersifat wajib karena menyangkut komitmen paslon untuk melaksanakan kesepakatan.

"Kalau wajib hukumnya, ya wajib, kami undang seluruh paslon dan tim kampanye. Tapi ada kabar ada calon yang lagi umrah, atau ada halangan lain," ungkap Aspahani, Minggu (18/2).

Dia mengimbau setiap paslon dan tim kampanye tidak melakukan black campaign,berita hoax, politik uang, dan SARA. Tujuannya menciptakan pesta demokrasi secara damai.

"Jangan sampai menganggap deklarasi ini hanya seremonial, tapi harusnya benar-benar dilaksanakan," ujarnya.

"Pilkada ini kan instrumennya merebut kekuasaan yang berpengaruh kepada masyarakat. Jadi jangan sampai gara-gara pilkada, tatanan yang sudah baik malah tercoreng," sambungnya.

(Sumber Berita & Photo : www. merdeka.com. )

Dodi Reza Alex Noerdin: Pembangunan Lancar Kalau Gubernur Mahir Berbahasa Inggris

H Dodi Reza Alex Calon Gubernur Sumatera Selatan 2018 - 2013 

PALEMBANG - Penguasaan komunikasi menggunakan bahasa Inggris di mata Bakal Calon Gubernur Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Noerdin sangat penting. Menurutnya, menguasai bahasa Inggris bukan karena untuk style atau ajang pamer kepada masyarakat.

"Jadi, bahasa Inggris itu sangat penting harus bisa dipahami dan dikuasai terlebih oleh seorang Gubernur. Pembangunan di Sumsel ini bisa berkembang karena Gubernur saat ini bisa menguasai bahasa Inggris sehingga banyak menggaet investor untuk berinvestasi di Sumsel," ungkap Dodi.

Dikatakannya, kriteria seorang gubernur tentu harus mempunyai hubungan yang banyak dengan investor dari luar Indonesia. "Ya, kalau tidak mahir bahasa asing nanti bagaimana seorang kepala daerah bisa menjelaskan potensi yang dimiliki," ujar pria yang menguasai tiga bahasa yakni Prancis, Inggris, dan Jerman.

Dia menlanjutkan, pendidikan bahasa asing memang harus diterapkan sejak usia dini supaya generasi bangsa Indonesia memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan negara lain.

"Penggunaan bahasa Indonesia tetap jadi prioritas dan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa lainnya harus dipelajari," tutur lulusan magna Comlude Universite Libre de Bruxelles -Belgia tersebut.  (OKEZONE)

14 Parpol Sah Jadi Peserta Pemilu 2019

Jakarta,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta, Sabtu (17/2/2018). Dari 16 partai politik (parpol) yang mengikuti proses verifikasi, sebanyak 14 partai politik (parpol) dinyatakan memenuhi syarat (MS) sementara 2 parpol lainnya ditetapkan tidak memenuhi syarat (TMS). 

Ke-14 parpol yang berhak menjadi peserta pemilu 2019, antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

Sementara dua partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tingkat nasional antara lain Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI). "Dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dibacakan dan uraian lampirannya ada didalam lampiran berita acara," kata  Ketua KPU Arief Budiman. 

Hadir dalam rapat anggota KPU, Evi Novida Ginting, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim. Turut hadir Ketua Bawaslu Abhan, Rahmat Bagja, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Mochammad Afifudin serta Sekjen sejumlah partai politik. 

Pembacaan hasil rekapitulasi verifikasi parpol tingkat nasional ini dilakukan secara bergiliran oleh komisioner KPU dengan parpol yang dibacakan berdasarkan abjad. Beberapa hasil rekapitulasi verifikasi yang dibacakan antara lain tingkat pusat dan provinsi mengecek keterpenuhan kepengurusan, domisili kantor tetap serta keterpenuhan syarat 30 persen perempuan, untuk tingkat kab/kota ditambah pengecekan keanggotaan serta tingkat kecamatan ditambah pengecekan persebaran 50 persen keanggotaan. "Data status kepengurusan partai, domisili kantor tetap, keterwakilan perempuan dan keanggotaan yang diuraikan tersebut diatas, tercantum dalam berita acara rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan dan keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019," tutur masing-masing komisioner diujung pembacaan hasil verifikasi. 

Usai pembacaan keseluruhan hasil rekapitulasi verifikasi parpol tingkat nasional, KPU secara resmi menandatangani berita acara dan Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-kpt/03/kpu/II/2018 untuk kemudian diserahkan kepada 16 parpol yang hadir. (kpu.go.id.)

Ini Langkah Partai Golkar Sikapi Kadernya yang Terlibat Korupsi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berdiskusi dengan calon Ketua DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo

JAKARTA - Partai Golkar akan melakukan langkah-langkah strategis dalam menyikapi kadernya yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

Hal itu diungkapkan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menurutnya, pasca Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) beberapa bulan lalu, yang mengusung tagline Golkar Bersih, pihaknya pasti terus akan diuji oleh berbagai peristiwa serta respons, sikap, dan kebijakan yang diambil.

Termasuk, peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Ahmad mengatakan Partai Golkar tetap tak memberikan ruang terhadap korupsi.

“Kami akan melakukan dua pendekatan terhadap kader atau pimpinan partai yang ditersangkakan,” terangnya dalam keterangan resmi, Senin (5/2/2018).

Pertama, pendekatan organisasi dengan segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya. Bila sampai proses dan putusan hukum yang bersangkutan dinyatakan terpidana, bukan tidak mungkin dapat dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan.

“Apalagi bila hukumannya terkena sanksi berat atau sudah berulang-ulang kali dilakukan. Sesungguhnya tindakan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan berat hati, tapi demi kepentingan Golkar, bangsa dan negara, kita tidak punya pilihan lain,” tutur Ahmad.

Kedua, pendekatan kemanusiaan. Sebagai manusia yang memiliki hak pembelaan di depan hukum dan dalam konteks menghargai peran dan kontribusinya kepada partai selama ini, kader atau pimpinan yang ditersangkakan akan diberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.