Setya Novanto

T

erlahir dari keluarga sederhana, membuat Setya Novanto harus berjuang keras menjalani kehidupan di masa mudanya. Untuk membiayai sekolah dan kuliahnya, dia rela berjualan beras dan madu, bahkan menjadi supir keluarganya di Surabaya. Dengan etos kerja yang tinggi dia terjun ke dunia bisnis, mulai dari bisnis pengadaan, perdagangan, energi sampai industri. Kepiawaian dalam lobby bisnis menjadi modal berharga ketika memasuki dunia politik. Baginya, berpolitik merupakan panggilan untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara serta mensejahteraka nrakyat.

Karir politiknya bermula ketika dipercaya menjadi Wakil Bendahara Umum DPP Golkar masa Bang Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Golkar. Kemudian terpilih sebagai Anggota DPR 1999-2004, mewakili NTT, dan dipercaya secara berturut-turut selama empat periode sampai 2014-2019.

Kemudian, ia dipercaya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Aburizal Bakrie, menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI tahun 2009. Walaupun selama memimpin Fraksi, tidak banyak tampil di media, tetapi leadership dan kepiawaian lobbynya membuat Fraksi Golkar berjalan stabil dan disegani oleh Fraksi-fraksi lain. Novanto memainkan peran sebagai “jangkarpolitik” yang menghamoniskan hubungan Fraksi-fraksi dengan pemerintahan SBY.

Keberhasilan sebagai Ketua Fraksi mengantarkan Novanto dipercaya sebagai Ketua DPR-RI, posisi yang strategis dalam penyusunan kebijakan Negara. Bersama Pimpinan DPR yang lain, ia berhasil meletakan dasar-dasar pembentukan Parlemen Modern, menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan Presiden dan Wakil Presiden seta Lembaga-lembaga Negara lainnya dan meningkatkan peran DPR di fora Internasional. Setelah ia mundur dari ketua DPR, DPP Partai Golkar tetap memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada Setya Novanto untuk menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DRP-RI. Salah satu pandangan politiknya yang disampaikan dalam berbagai forum bahwa “Demokrasi itu bukanlah tujuan melainkan jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat”.

Cita-citanya untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat itulah yang menjadi salah satu alasan untuk maju sebagai Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar. Semoga!

PENDIDIKAN

• Universitas Trisakti Jakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Management (1983)
• Universitas Widyamandala Surabaya, Fakultas EkonomiJurusan Akuntansi (1979)
• SMA Negeri 9, Jakarta (1970 - 1973)
• SMP Negeri 73 Tebet, Jakarta (1967 - 1970)
• SD Negeri 5, Bandung
• TK Dewi Sartika, Bandung

KARIR POLITIK

• 1990 - 1994Setya Novanto tercatat sebagai ketua DPP GM Kosgoro
• 1995 - 1996Setya Novanto menjadi Ketua Umum Bamuhas Kosgoro
• 1998 - 2004Novanto masuk struktur DPP Golkar dengan menjabat Wakil Bendahara
• 1999 - 2004Anggota DPR-RI dari Partai Golkar
• 2009 - 2014Ketua Fraksi dan sebagai Ketua DPR pada
• 2016 - 2019Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar periode

Aklamasi, Hasbi Asadiki Pimpin Partai Golkar Muratara

Ketua Terpilih Partai Golkar Muratara bersama Pengurus DPD Provinsi dan Pimpinan Sidang

Muratara - Memakan waktu yang sangat singkat tidak lebih dari dua jam pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara menempatkan Hasbi Asadiki, S.Sos.,MM yang kini menjabat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Mantan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang juga saat ini merupakan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan akan memimpin partai berlambang pohon beringin di Kabupaten beslogan Muratara Bangkit  tersebut dengan masa bhakti 2016-2021.

“Musda Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara  tadi sudah berjalan dengan lancar aman dan sesuai apa yang diinginkan. Alhamdulillah, saya terpilih sebagai Ketua Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2016-2021,” kata Hasbi Asadiki seusai mengikuti acara Musda II Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara yang berlangsung di Ballroom Hotel Abadi Lubuklinggau,  Senin (26/12/2016) siang.

Menurut Hasbi, ini merupakan amanah yang memang harus dijalankan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Ia juga sudah menyiapkan program prioritas yang akan dijalankan sebagai Ketua Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara.

“Program saya pastinya konsolidasi total untuk menyatukan kembali seluruh kekuatan Golkar dalam satu barisan yang kokoh dan solid. Saya juga akan perkuat jaringan Golkar tingkat kecamatan sampai kelurahan dan desa, memberikan peran lebih kepada pengurus PK, Ormendi dan sayap dalam pembinaan organisasi, kaderisasi dan keanggotaan,” paparnya.

Jalannya Musda yang dibuka Wakil Ketua DPD Provinsi Sumatera Selatan M Yansuri, S.Ip yang hadir bersama Sekretaris DPD Provinsi dan beberapa orang pengurus lainnya dari awal sebenarnya sudah memberi gambaran bahwa pelaksanaan Musda ini akan berlangsung Singkat. Saat Pimpinan Sidang Hj. Anita Noeringhati (Wakil Ketua DPD Provinsi) memberikan kesempatan Kepada Pimpinan Kecamatan (PK) dan Ormendi serta organisasi sayap untuk memberi tanggapan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus masa bhakti sebelumnya yang juga disampaikan oleh Hasbi Asadiki selaku Sekretaris DPD Golkar Muratara Semua Pemilik Hak Suara dapat menerima dan semuanya juga menyebutkan satu nama yaitu Hasbi Asadiki untuk bersedia dipilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Muratara masa bhakti 2016 - 2021.

Sehingga pada saatnya Pleno Penyaringan Bakal Calon Ketua DPD dapat dipastikan hanya Hasbi Asadiki yang menyerahkan berkas Bakal Calon Ketua. Akhirnya Selaku pimpinan sidang Anita Noeringhati sesuai dengan Tata Tertib Musda II Partai Golkar mengetuk palu dan Menyatakan yang bersangkutan sebagai Ketua DPD Terpilih secara Aklamasi. 

(ememha)

Golkar Muratara Akan Laksanakan Musda

Hasbi Asadiki, S.Sos, MM

Muratara - Setelah DPD Partai Golkar Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dijadwalkan akan melaksanakan Musyawarah Daerah Ke II yang akan dilaksanakan pada Hari Senin 26 Desember 2016 di Ballroom Hotel Abadi Kota Lubuk Linggau.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Utara Hasran Akwa, SH melalui Sekretaris DPD Hasbi Asadiki, S.Sos , MM pelaksanaan Musda Ke II ini sudah mendapat persetujuan dari DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan yang telah dijadwalkan Musda II partai Golkar Muratara akan mengevaluasi Program Kerja DPD Partai Golkar Muratara masa bhakti sebelumnya serta Pemilihan Ketua dan Pengurus DPD Partai Golkar Muratara yang baru untuk masa bhakti 2016 - 2022.

Musda II Partai Golkar Muratara dan Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Muratara akan diikuti dan dihadiri oleh Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Muratara, Ormas Yang Melahirkan dan dilahirkan oleh Partai Golkar, Ormas yang berafiliasi dengan Partai Golkar, Organisasi Sayap, Pengurus DPD Partai Golkar Muratara, Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi, Serta Undangan.

" Pada Musda II Partai Golkar Muratara ada 12 Pemilik Hak Suara yang berhak Memilih Ketua DPD yang baru serta mengesahkan Program Kerja dan Amanah Musda Kepengurusan Masa Bhakti 2016-2022 " Ujar Hasbi.

Dukung Jokowi Elektabilitas Golkar Melejit

Jakarta – Survei Center Strategic International Studies (CSIS) menunjukkan, dukungan ke Presiden Joko Widodo mendongkrak elektabilitas partai politik. Dalam survei yang dirilis, Selasa 13 September 2016, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar yang menyatakan dukungan ke Jokowi naik cukup signifikan. Sedangkan suara Partai Gerindra mengalami penurunan.

"PDIP tahun lalu tingkat elektabilitas partainya 32,0%, sekarang naik menjadi 34,6%. Begitu juga dengan Golkar, tahun lalu tingkat elektabilitas partainya 11,4%, hari ini menjadi 14,1%," kata Direktur CSIS, Philips J Vermonte di Kantor CSIS Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat dikutip viva.co.id.

Philips menegaskan, berdasarkan survei nasional yang dilakukan lembaganya itu, bila Pemilihan Umum digelar pada hari maka pemenangnya adalah PDIP. "Kenaikan suara PDIP karena posisi PDIP sebagai partai utama pemerintah," ujarnya menambahkan.

Sementara suara Partai Gerindra turun dari 17,3% hasil survei tahun lalu, menjadi 14,3%. Turunnya perolehan suara Gerindra dipengaruhi oleh turunnya suara Prabowo Subianto.

Elektabilitas Jokowi naik cukup signifikan dari sebelumnya 36,1% menjadi 41,9%. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan dari 28% menjadi 24,3%.

Survei yang dirilis CSIS hari ini bertajuk 2 Tahun Jokowi: Optimisme Publik, Konsolidasi dan Dinamika Elektoral. Responden berjumlah 1000. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 Agustus 2016 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Margin of error survei itu sebesar plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut ini tingkat elektabilitas partai bila Pemilu dilaksanakan saat survei dilakukan.

    PDIP 34,6%
    Gerindra 14,3%
    Golkar 14,1%
    Demokrat 9,0%
    PKS 4,0%
    PKB 3,5%
    Nasdem 3,1%
    PPP 2,2%
    PAN 1,5%
    Perindro 1,0%
    Hanura 0,6%
    PBB 0,2%

Dampak Positif Dukungan Golkar Terhadap Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar dan Presiden Republik Indonesia

Sebagai relawan Jokowi yang turun langsung ke rakyat jelata (grassroot) untuk mengkampanyekan Jokowi dan menulis buku “Jokowi Satrio Piningit Indonesia” serta “Takdir Tuhan Jokowi RI 1 JK RI 2 Lagi”,  dan gara-gara banyak menulis artikel yang mendukung dan mengkampanyekan Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014, saya di cap dan dihina  oleh Tengku Bintang dengan tulisannya di Kompasiana yang berjudul “Musni Umar Sosiolog Bermental Budak”,  tentu saja,  saya merasa senang dan bersyukur karena partai Golkar sebagai partai yang pernah saya bernaung di dalamnya dan bahkan menjadi anggota DPR RI, telah memberi dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan mendeklarasikan dukungan politik kepada Jokowi untuk menjadi calon Presiden tahun 2019.

Dukungan politik partai Golkar terhadap Jokowi memberi dampak positif setidaknya pada lima aspek.  Pertama,  secara sosiologis, memberi dampak psikologis kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk terus memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK dan semakin meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Kedua,  secara politik, akan memberi kepastian dan stabilitas politik, paling tidak dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, dan insya Allah lima tahun berikutnya karena partai Golkar telah mendeklarasikan untuk mencalonkan kembali Jokowi sebagai calon Presiden 2019.

Ketiga, secara ekonomi, akan memberi keyakinan kepada investor dan pasar tentang stabilitas politik di Indonesia, sehingga investor dalam dan luar negeri akan semakin yakin dan bergairah menanamkan modalnya di Indonesia.

Keempat, akan semakin menciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan, sehingga   pemerintah diharapkan bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diperincikan dalam program “Nawacita” sebagai dokumen dan janji politik yang harus dilaksanakan.

Kelima, pemerintahan Jokowi-JK,  bisa menghadapi turbulensi ekonomi yang tidak mudah sebagai dampak dari perkembangan ekonomi global, sehingga bisa mengurangi  kesenjangan sosial ekonomi yang lebar, kemiskinan yang masih merajalela dan persoalan sosial lainnya, sehingga janji politik Jokowi-JK dalam kampanye 2014 menjadi kenyataan, sehingga memuluskan pencalonannya menjadi Presiden RI periode kedua.

Dengan dukungan partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, Nasdem, Hanura dan seluruh relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam 30 organ, semoga Presiden Jokowi bisa membawa Indonesia bangkit dan maju menjadi negara besar yang membanggakan dan dihormati bangsa-bangsa lain di dunia. Bisa Sebaliknya    Deklarasi partai Golkar yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan mencalonkan Jokowi menjadi calon Presiden 2019, bisa positif dan bisa pula memberi dampak negatif.

Bisa Sebaliknya 

Deklarasi partai Golkar yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan mencalonkan Jokowi menjadi calon Presiden 2019, bisa positif dan bisa pula memberi dampak negatif.

Pertama, secara sosiologis, mereka yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi-JK semakin agresif dan berani melawan pemerintah dan pencalonannya kembali sebagai Presiden RI tahun 2019.  Kondisi tersebut bisa terjadi rallying point (titik temu) dengan berbagai pihak termasuk para mantan menteri yang diberhentikan dalam perombakan kabinet jilid 1 dan 2. 

Kedua, secara politik, bisa semakin gaduh di lingkungan kekuasaan, karena terjadi persaingan dalam memperebutkan sumber ekonomi dan politik di antara partai-partai politik pendukung pemerintah yang sejak awal mendukung Jokowi-JK dan yang datang belakangan.  Selain itu, antara relawan yang sudah berdarah-darah mendukung dan mengkampanyekan Jokowi-JK dengan partai-partai politik yang baru mendukung Jokowi-JK dan partai-partai lama yang sejak awal mendukung dan mengkampanyekan terpilihnya Jokowi-JK.

Ketiga, secara ekonomi, belum tentu menguntungkan kalau terjadi persaingan dan perebutan sumber-sumber ekonomi oleh para elit partai politik yang mendukung pemerintahan, sehingga pemerintah harus membagi kue ekonomi kepada mereka, kemudian rakyat jelata tidak kebagian yang semakin dirasakan adil, sehingga upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan dan keadilan gagal diwujudkan.

Dampak lanjutan dari ketiga hal tersebut, maka bisa saja stabilitas sosial, ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan terganggu.   Ini lebih sulit dikendalikan karena yang bertarung adalah para elit politik dan ekonomi yang melingkari Presiden Jokowi, yang sulit memuaskan mereka jika tidak ada rasa syukur,  sebab manusia biasa dihinggapi “hedonic treadmill”.  Berapapun diberikan tidak akan puas dan merasa cukup.

Semoga dukungan partai Golkar kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya serta deklarasi pencalonannya menjadi Presiden RI tahun 2019, memberi dampak yang lebih banyak positifnya bagi bangsa dan negara kita ketimbang dampak negatifnya.

( Penulis :Musni Umar )

Golkar Harus Fokus untuk Menghadapi Tahun Politik ke Depan

Dinda Kirana

Partai Golkar berhasil keluar dari persoalan politik yang menderanya selama hampir dua tahun akibat konflik kepengurusan dan perpecahan internal ditubuh partai berlambang Beringin tersebut. Hal ini usai dipilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum dalam formu Muasyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Nusa Dua Bali pecan lalu.

Penyelenggaraan Munaslub yang rekonsiliatif dan konsolidatif itu sendiri dinilai sebagai suksesi partai politik yang paling demokratis dan merupakan sebuah terobosan politik baru yang dilakukan oleh partai yang identik dengan warna kuning ini. Hal-hal yang dianggap sebagai sebuah konstruksi baru dalam berdemokrasi bagi partai politik di Indonesia adalah diadakannya debat dan kampanye terbuka bagi para calon kandidat ketua umum partai tersebut, yang kemudian debat itu disiarkan langsung lewat media televise nasional bergengsi di Indonesia. Selain itu, pada proses pelaksanaannya, Partai Golkar juga membentuk sebuah Komite khusus dalam membantu mengawal dan mengevaluasi segala proses politik yang dilakukan oleh baik panitia pengarah dan lebih khusus yang dilakukan oleh para kandidat.

Komite yang dimaksud melakukan monitoring politik, melihat segala bentuk penyimpangan etika dan moral, serta politik transaksional dan segala hal yang bertentangan dengan aturan manin partai serta UU yang berlaku di negera Republik Indonesia. Komite ini juga memiliki wewenangan, selain mengevaluasi, emngawasi dan memantau jalannya proses rekonsoliasi tersebut, juga berwenangan untuk mengadili, menyidangkan dan memberikan sanksi bagi siapa yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut.

Atas keberhasilan dan kesuksesan proses rekonsiliasi tersebut, menjadi poin positif bagi partai yang mengalami pelemahana elektorat politik ini, setidaknya hal yang dilakuakn partai Golkar selama proses rekonsiliasi tersebut memberikan pengaruh positif bagi jalan dan hadirnya kembali kepercayaan rakyat terhadap Golkar. Dengan demikian, nilai-nilai positif ini haruslah dapat dikembangkan dan maksimalkan kembali dengan kerja dan pengelolaan partai yang baik, jika tidak maka bisa dipastikan dalam Pilkada dan juga Pilpres kedepan Golkar akan jauh ketertinggalan.

Untuk itu, pasca Munaslub, Partai Golkar dan khususnya ketua umum yang baru, haruslah fokus pada soal-soal yang prinsip tersebut. Soal bagiamana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai Golkar, meningkatkan elektabilitas partai yang mengalami kemerosotan, mengembalikan kejayaan partai, menjadikan Golkar sabagi partai pemenang dan partai yang konsen terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Apa yang saya sebut sebagai hal yang prinsipil di atas merupakan persoalan mendasar bagi segenap partai politik, yang harus diperhatikan dengan baik, apa lagi bagi partai Golkar yang mengalami keterpurukan. Hal ini sebagai upaya persiapan untuk mengahadpi tahun-tahun politik kedepan. Karena kita tahun, tahun 2017 merupakan tahun Pilkada Serentak tahap dua, tentu calon-calon kepala daerah yang diusung Golkar sudah harus dipersiapkan secara matang dan terstruktur, belum lagi pada tahun 2018 juga disambul dengan Pileg dan 2019 dihadapkan dengan puncak tahun politik yaitu Pilpres.

Partai Golkar, sekali lagi haruslah mulai fokus pada hal-hal ini, mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapinya, dengan program kerja, kebijakan, strategi, visi dan misi serta gerakan-gerakan advokasi sosial kebnagsaan lainnya dalam rangka memperjuangakn aspirasi rakyat Indonesia.

Ketua umum Golkar Settya Novanto, juga tidak harus menyibukkan diri dengan hal-hal politik praktis yang tidak substansial dalam memperbaiki partai Golkar, tidak substansi untuk sebuah rekonsiliasi dan konsolidasi. Yaitu menyibukkan diri dengan soal dukung mendukung pemerintah, menyeret Golkar pada pusaran kepentingan yang sifatnya pragmatis dan transaksional, yang bisa saja menggiring Golkar pada sentiment politik antar kader, sebab urusan internal belum selesai.

Menanti Gebrakan Partai Golkar

Partai Golkar telah sukses memilih ketua umum yang baru dalam Munaslub pada bulan Mei di Nusa Dua Bali. Proses sukses politik yang sangat dinamis dan memberikan pelajaran nilai demokrasi yang konstruktif sebagai pendidikan politik yang baik untuk partai politik di Indonesia. Dalam proses rekonsiliasinya, Partai Golkar menampilkan cita rasa demokrasi partai politik yang baru. Hal ini membuat partai tersebut menuai banyak pujian, dan kembali menunjukkan sesuatu hal positif yang membuat kepercayaan rakyat kembali muncul.

Dengan keberhasilan tersebutlah, Golkar mendapatkan energi baru, rasa optimis yang begitu tinggi, menunjukkan Partai Golkar sudah sangat siap untuk berjuang dalam memontum-momentum politik ke depan. Momentum politik yang dimaksud antara lain pemilihan daerah serentak tahap dua tahun 2017, pemilihan legislatif tahun 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019.

Momentum ini mendorong Partai Golkar yang baru memulai penataan kembali struktur partai yang mengalami perpecahan untuk bekerja keras guna mengejar banyak ketertinggalan dibandingkan dengan partai politik yang lain di Indonesia. Tentu saja partai Golkar punya cara-caranya sendiri dalam berupaya mencari dukungan, punya pola dan strategi sendiri dalam memperoleh kepercayaan rakyat.

Sekaligus merupakan tugas-tugas yang harus Partai Golkar segera untuk lakukan kedepan dan bahkan saat ini, yaitu fokus pada konsolidasi internal partai, sebab hampir tidak memiliki banyak waktu untuk mempersoalkan hal-hal yang yang tidak berkaitan dengan partai Golkar. Ketua umum Golkar juga tidak harus terjebak pada segala tetek bengek politik yang tidak berhubungan dengan upaya perbaikan partai dan proses pengembalian nama dan kebesaran partai.

Partai Golkar harus segera membuat langkah-langkah apa yang harus diambil kedepan, strategi apa yang harus dibuat sebagai pola gerakan politik yang efektif dan efisien. Saat ini partai Golkar menanti dengan harap-harap cemas langkah atau gerakan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh partai Golkar.

Pekerjaan rumah yang sangat mendesak untuk segera dilakukan oleh pimpinan Golkar yang baru di bawah ketua umum Setya Novanto adalah memulih politik internal di partai tersebut, melakukan konsolidasi dan menciptakan kondisi yang bersahabat di dalamnya, lalu mengembalikan kepercayaan rakyat dan segala stigma negatif masyarakat terhadap Novanto dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, serta mengembalikan elektabilitas serta elektorat partai yang kian merosot dalam rangka menjadikan partai Golkar sebagai partai yang besar, berwibawa, dihormatii dan memperoleh kejayaannya.

(Golkarpedia)

RODI NYATAKAN SIAP MAJU LINGGAU 1

Musda IV Partai Golkar Lubuklinggau (Abadi Hotel, 17/09/2016)

LUBUKLINGGAU – Kendati perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Lubuklinggau, baru akan digelar pada 2018 mendatang. Namun, sejumlah tokoh di Kota Lubuklinggau banyak yang sudah tidak malu-malu lagi menyatakan siap untuk meramaikan bursa calon Walikota Lubuklinggau.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya yang ditemui usai secara resmi kembali terpilih menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar di Lubuklinggau dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Sabtu (17/9) lalu pun mengaku, dirinya tentu siap maju dalam Pilkada Kota Lubuklinggau jika nantinya hal tersebut memenuhi syarat, baik dari internal partai serta elekstabilitas yang diketahui dari hasil survey.

“Saya sebagai pimpinan partai tentu siap. Apalagi, saat ini Partai Golkar menginginkan kalau bisa kader Golkar sendiri yang meramaikan perhelatan politik, baik itu di Pilkada maupun di Pemilihan Legislatif (Pileg), Itu memang disampaikan dalam Munas di Bali beberapa waktu yang lalu tetapi memang secara tertulis belum ada. Demikian juga pada Musda Partai Golkar Kota Lubuk Linggau juga mengamanahkan saya atau kader partai yang lain untuk ikut serta mencalonkan diri di pilkada” ungkapnya.

Ia mengaku, khusus di tubuh Partai Golkar Kota Lubuklinggau sendiri, ada 4 nama yang nantinya elekstabilitasnya akan diuji, yakni dirinya selaku Ketua DPD Partai Golkar dan tiga orang kader lainnya, yakni Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Hasbi Asadiki, kemudian dua orang Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, yakni Fatimah dan Jhoni. “Selain saya, ada 3 orang kader Golkar lain yang masuk dalam wacana,” kata dia.

Sementara itu, Ketua PAC Golkar Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Wansari mengaku, pihaknya berharap besar, agar Rodi Wijaya dapat maju dalam Pilkada nanti, sebab posisi Golkar yang kini memiliki enam kursi di DPRD artinya hanya partai golkar saja yang sudah memenuhi syarat undang-undang mengusung calon di pilkada lubuklinggau, ini dianggap modal berharga yang mestinya dimaksimalkan.

“Memang sudah selayaknya Partai Golkar mencalonkan kader terbaik. Sementara, kader terbaik saat ini Rodi Wijaya, karena disamping menjadi Ketua DPD Partai Golkar, dia juga telah teruji dengan berhasil menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Lubuklinggau. Yang jelas, Partai Golkar wajib mendahulukan kader partai,” tegasnya.

Apalagi, menurut Wansari bahwa Partai Golkar merupakan partai yang berdasarkan program dan visi-misi, dianggap telah berhasil di Kota Lubuklinggau. “Selama ini mencalonkan orang lain. Kenapa kita tidak berani mencalonkan kader sendiri. Apalagi, Golkar ini kan sebagai partai pemenang pemilu,” ungkapnya.

(Sumber:Metrosumatera.com)

Golkar Bangga Cetak Rekor Terkait Bela Negara

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

JAKARTA,  - Partai Golkar mengklaim diapresiasi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai partai politik yang pertama mengikuti program Bela Negara. Tak kurang dari 3.000 kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ikut serta dalam program tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mengaku bangga dengan capaian tersebut dan menyambut baik apresiasi dari pemerintah.

"Saya sangat terima kasih karena Menhan Pak Ryamizard telah memberi apresiasi. Karena inilah parpol yang pertama kali melakukan kerja sama bela negara dan mendapat MURI dengan peserta terbanyak daripada kader-kader parpol seluruh Indonesia," ucap Novanto di lapangan ex golf driving range Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).

Novanto menilai program Bela Negara sangat penting. Selain mengasah kedisiplinan, para kader juga digembleng untuk loyal terhadap NKRI.

Ia pun percaya, para kader yang telah mengikuti pelatihan Bela Negara siap menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan yang dihadapi Republik Indonesia.

Ancaman tersebut di antatanya bahaya radikalisme, terorisme, hingga penyalahgunaan narkoba. Termasuk turut serta dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019.

"Kami sudah minta, peserta jambore nantinya akan mengadakan training untuk menyiapkan saksi-saksi di daerah. Menyiapkan untuk persiapan pengamanan baik di Pilkada 2017, 2018 dan mengamankan Pemilu 2019," kata mantan Ketua DPR RI itu.

Diketuai Kahar Muzakir, Ini 7 Anggota Mahkamah Partai Golkar yang Baru

Ketua Umum DPP partai Golkar Setya Novanto melantik tujuh Hakim Mahkamah Partai Golkar Periode 2016-2021.Tugas dari Mahkamah tersebut adalah sebagai badan peradilan internal dari partai yang akan mendorong penyelesaian kasus internal.

"Mahkamah partai Golkar akan melaksanakan tugasnya yang bersifat independen dan mandiri dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Mahkamah partai adalah benteng keadilan untuk mengontrol sistem demokrasi di partai Golkar," ujar Ketua Umum Golkar Setya Novanto di hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2016).

Dalam pelantikan yang diadakan pada malam hari ini. Terdapat tujuh hakim baru yang akan mengawal Mahkamah partai Golkar.

Pada pengukuhan pengurus yang berlangsung tampak hadir Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Sekjen Idrus Marham. Sementara dari luar partai Golkar terdapat Hidayat Nurwahid dari PKS dan Zainut Tauhid dari PPP.Pelantikan ini dipimpin oleh Ketum Golkar Setya Novanto. Dia juga mengambil sumpah jabatan para anggota Mahkamah Partai Golkar.

Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Partai Golkar Rudy Alfonso menjelaskan bahwa dengan pelantikan ini akan memberikan kejelasan hukum pada kader internal partai Golkar yang bermasalah. Di mana terdapat beberapa permohonan di Mahkamah partai Golakr yang diminta untuk segera disidangkan."Terdapat dua belas kasus yang sedang diajukan di Mahkamah partai. Kebanyakan mengenai ekses dualisme kepengurusan yang dulu sempat terjadi. Ada beberapa kader yang diberhentikan namun masih menjabat sebagai anggota DPRD. Untuk itu bisa dilakukan pergantian antar waktu pada mereka," jelasnya

Para anggota Mahkamah Partai Golkar itu adalah:

1. Kahar Muzakir (ketua)

2. Rudy Alfonso (Wakil ketua) 

3. Edison Betaubun

4. Adies Kadir

5. Samsul Huda

6. Heru Widodo

7. Christina Aryani (detik)

FIRDAUS CEOLAH PIMPIN PARTAI GOLKAR MUSI RAWAS

Firdaus Ceolah, Ketua DPD Partai Golkar Musi Rawas Terpilih

Musi Rawas - Kader Partai Golkar yang juga merupakan Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Kelingi secara mengejutkan terpilih Sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2016 - 2021 pada Musda  Partai Golkar di Ballroom Hotel Abadi Lubuk Linggau, Sabtu (22/10).

Musda IX Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas yang dihadiri fungsionaris Partai Golkar Sumatera Selatan antara lain Sekretaris DPD Sumsel Herpanto, Wakil Ketua Yulizar Dinoto, Wakil Ketua Anita Noeringhati, Wakil Sekretasis Hasbi Asadiki dan lain-lain pada pelaksanaan pembukaannya oleh Wakil Ketua DPD Provinsi M Yansuri juga dihadiri Dewan Penasehat Partai Golkar Musi Rawas serta Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan berlansung aman dan Kondusif.

Saat Pleno Pemilihan Ketua, Sembilan Kader Partai Golkar Musi Rawas mengembalikan berkas bakal calon (balon) yang kemudian setelah verifikasi berkas akhirnya mengerucut hanya menjadi empat balon disahkan oleh Musda untuk dipilih oleh 19 pemegang hak suara yang terdiri dari 14 suara PK, DPD Kabupaten Musi Rawas Demisioner, Dewan Penasehat, DPD Provinsi Sumatera Selatan, Ormas yang mrndirikan dan Didirikan Partai Golkar serta Organisasi Sayap (AMPG dan KPPG).

Sesuai dengan Tata tertib musda yang sebelumnya sudah di sahkan maka Pemilihan Ketua DPD harus dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara (Voting) oleh pemilik hak suara. Dengan dipimpin oleh pimpinan sidang dari unsur DPD Provinsi Sumatera Selatan Anita Noeringhati jalannya pemungutan suara akhirnya menghasilkan Firdaus Ceolah sebagai Calon Ketua DPD terpilih. Firdaus Ceolah (Nomor urut 1) memperoleh 14 suara, Novian Fauzi (2) 4 suara, Yuzakir Mahmud (3) dan Samsul Bahri (4) tidak memperolah suara, sementara satu suara dinyatakan abstain (blangko).

MUSDA IV PARTAI GOLKAR , HRW TERPILIH KEMBALI SECARA AKLAMASI

Lubuk Linggau - Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Lubuk Linggau, Sabtu (17/9) di Ballroom Hotel Abadi Lubuk Linggau, secara aklamasi memilih kembali H Rodi Wijaya (HRW) jadi ketua. Ia akan memimpin pimpinan DPD  Partai Golkar Kota Lubuk Linggau untuk Masa Bhakti 2016 - 2020.

Tidak hanya itu pada Musda yang di buka oleh Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Hasbi Asadiki, Kader yang juga Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau ini diminta mencalonkan diri pada  Pemilu Kepala Daerah (Pilkada} Kota Lubuk Linggau 2018. 

Musda partai berlambang pohon beringin dengan tema "Solid Terkonsolidasi, Efektif Mengemban Misi, Berjaya di Kala Pemilu" ini berjalan lancar dan kondusif.

Usai penutupan Musda tersebut, kepada sejumlah awak media, HRW mengatakan bahwa Musda IV telah menghasilkan setidaknya dua putusan penting.

Pertama secara aklamasi memilih dirinya menjadi Ketua DPD Golkar Kota Lubuk Linggau. Kedua, Musda meminta dirinya maju pada pesta demokrasi Pilkada Kota Lubuk Linggau 2018.

"Alhamdulillah berjalan sukses, hasilnya secara aklamasi 13 suara  kita diamanahkan menjabat Ketua DPD. Hasil Musda juga, saya diminta mayoritas pemegang hak suara untuk maju pada Pilkada Kota Lubuk Linggau pada tahun 2018 mendatang," ungkapnya.

Mengenai program kerja, HRW menyampaikan bahwa setelah ditetapkan ketua ini, formatur bekerja 14 hari ke depan membentuk struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Lubuk Linggau. Kemudian dilanjutkan dengan kepengurusan Kecamatan hingga tingkat Kelurahan.

"Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah tingkat kecamatan (Muscam) dan musyawarah tingkat Kelurahan" katanya.

PENGURUS DPD PARTAI GOLKAR SUMATERA SELATAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH 

PARTAI GOLKAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

MASA BHAKTI 2016 - 2021

(Nomor : KEP-105/DPP/GOLKAR/2016)

Tanggal : 09 Mei 2016

Ir. H. Alex Noerdin, SH

( Ketua )

Ir. Wasista Bambang Utoyo

(Wakil Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan, DPRD, Parpol dan ORMAS)

H. Nasrun Madang, SH

(Wakil Ketua Bidang Organisasi)

Muhammad Yansuri, S.IP

(Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel 1)

H. Yulizar Dinoto, SH

(Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel 2)

H. A. Rozak Amin, SH

(Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)

H. Engga Dewata, S.Sos

(Wakil Ketua Bidang Kajian Kebijakan)

Augie Yahya Bunyamin

(Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga)

Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH.,MH

(Wakil Ketua Bidang Peranan Perempuan)

Ir. Hj. Fatimah Syamsul

(Wakil Ketua Bidang Sosial dan Budaya)

DR Abadi B Darmo, SH.,MH.,MM

(Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM)

Firman Rahab

(Wakil Ketua Bidang Pembentukan Opini dan Pencitraan)

H Iskandar Syamwell, SH

(Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja)

Drs. H. Johan Safri

(Wakil Ketua Bidang Keagamaan)

Ir. Islah TaufikEffendy, M.Si

(Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kemahasiswaan & LSM)

Jamratul, SE

(Wakil Ketua Bidang Kesehatan Lingkungan Hidup)

Dra. Hj. Ely Manizar , HM.MPdI

(Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat)

H. Affandy Udji, SE

(Wakil Ketua Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah)

Dhennie Zainal, SE

(Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan)

Ir. Herpanto, M.Si

(Sekretaris)

Drs. Supirman Dahlan

(Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Pemerintahan, DPRD, Parpol dan ORMAS)

Ir Irmaidi, SH

(Wakil Sekretaris Bidang Organisasi)

Hasbi Asidiki, S.Sos.,MM

(Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel 1)

Sri Mulyadi, SE.,M.Si

(Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel 2)

Anwar Hasan, BA

(Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)

Ismail Abu Bakar, SE

(Wakil Sekretaris Bidang Kajian Kebijakan)

M Hidayat, SE

(Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olah Raga)

Lury Elza Alex

(Wakil Sekretaris Bidang Peranan Perempuan)

Patriot

(Wakil Sekretaris Bidang Sosial dan Budaya)

Sulastrianah, SH

(Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM)

H Hasan Basri, SE.,MM

(Wakil Sekretaris Bidang Pembentukan Opini dan Pencitraan)

Haris Fakhri,SH.,M.Hum

(Wakil Sekretaris Bidang Tenaga Kerja)

Rudi M Soleh

(Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan)

Abdul Goni, S.Tp

(Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Kemahasiswaan & LSM)

Ir H Wala Kusumahadi, MM

(Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan Lingkungan Hidup)

Evi Mustika, SH

(Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat)

Afrin Faludi, ST

(Wakil Sekretaris Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah)

DR Ir Nur Ahmadi, MS

(Wakil Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan)

Kobar Kotot, MBA

(Bendahara)

Benny Martha Benyamin Tatung, SE

(Wakil Bendahara)

H Roliansyah Basnan, SE

(Wakil Bendahara)

Alamsyah. CU,SH

(Wakil Bendahara)

Iwan Kamadi, S,Sos

(Wakil Bendahara)

Kuswariansyah, ST

(Wakil Bendahara)

Nadia Basjir, SE

(Wakil Bendahara)

H Medy Basri, S.Sos

(Wakil Bendahara)

Heri Saputra, SH

(Wakil Bendahara)

M Yusuf Singadekane, SH

(Wakil Bendahara)

Hj. Titin Sumarni

(Wakil Bendahara)

Mardiono, MS

(Wakil Bendahara)

Leo Renzi Agusto

(Wakil Bendahara)

Andriyadi, S.Kom

(Wakil Bendahara)

Sri Lusia, S.Sos

(Wakil Bendahara)

Ir, Tri Nuniar Sofiah

(Wakil Bendahara)

Tuti Suparni

(Wakil Bendahara)

H Ferdi Ali Gafur, ST

(Wakil Bendahara)

Dra Alhatu Rusman

(Wakil Bendahara)

Ir Andri Antoni

(Wakil Bendahara)

Biro Hubungan Pemerintah , DPRD, Parpol dan ORMAS

Yogi Vitagora, SH

M Asywat, S.Kom

John Aprijaya, S.IP

Biro Bidang Organisasi

Ir H Cholil , M.Si

Herman Firdaus, S.IP

Yusmairin Yusman Haris, SE

Dirmansyah, ST

Biro Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel 1

Jan Haris Sagala, SE

Fitri Hazizah, S.IP

Biro Bidang Pemenangan Pemilu Sumsel 2

Ir Jumly Arifin, M.Si

Feriyanti, S.IP

Biro Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan

Lindawati Syaropi, SH

Zainal Arifin, SH

Biro Bidang Kajian Kebijakan

Arnandi Ramades, SE

Melkisedek Kris Hot Asi Manalu

Biro Bidang Pemuda dan Olah Raga

Yusyanto, S.Sos

Lili Antala Dewa

Hanafiah

Biro Bidang Peranan Perempuan

Henny Rosisniwati

Hj. Rosmawarda, S.IP

Biro Bidang Sosial dan Budaya

Agus Salim, SE

Jasriadi, SH

Biro Bidang Hukum dan HAM

Yuniarti Minha 

Lius Eka Brahma Saputra, SH., MKn

Akhmad Basri, SS

Biro Bidang Pembentukan Opini dan Pencitraan

Aryuda Perdana Kusuma

Edi Suwanto, ST

Biro Bidang Tenaga Kerja

Asnawi Saidina, SH

Hendrik

Adpa Pernando Suwardo

Biro Bidang Keagamaan

Hj. Nasnu Sahri, SE

H Kiagus Safawi, SH

Biro Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan LSM

Fanhar

Biro Bidang Kesehatan Lingkungan Hidup

Hj Sri Sundari, SH

Dra Ita Suriyani

Henny Sulastri

Biro Bidang Pengabdian Masyarakat

dr Fery

Fauziah Afriani, S.Pd

Biro Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah

Eci Sumiarti, SUD

Zailani Abka, S.PdI

Biro Bidang Tani dan Nelayan

Venus Lumanauw

Dra Arum Kiswahati

Biro Teknologi dan Informasi

Toni Siahaan

Budi Tri Wibowo

Biro Pengerahan Massa

Yudi Darmawan

Firmansyah, S.Sos

Pengamat: Golkar Jadi Kunci Kekuatan Pilgub Sumsel

Palembang — Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) baru akan berlangsung di tahun 2018 namun geliatnya sudah terasa termasuk aroma persaingannya.

Sejumlah tokoh sudah menyatakan siap untuk menjadi gubernur, seperti Ketua DPW Partai Nasdem Sumsel Syahrial Oesman, Ketua DPW Gerindra Sumsel Aswari Rivai, Mantan Bupati OKU Timur Herman Deru dan Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji.

Sosialisasi pun sudah mereka lakukan dengan berbagai cara seperti datang di acara pernikahan, acara keramaian seperti jalan santai dan lainnya. Atributnya pun saat sudah mulai menyebar di pelosok-pelosok Sumsel.

Namun untuk melihat siapa yang bakal unggul terlalu dini untuk melihatnya karena sejumlah partai besar seperti PDIP dan Golkar belum juga memberikan sinyal siapa kandidat yang akan diusung.

Golkar diyakini menjadi partai penting dalam kalkulasi perebutan kursi gubernur di Sumsel. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dan praktisi Survei Sumsel Bambang Yusantra.

Menurutnya Golkar menjadi kunci peta kekuatan Pilkada Gubernur Sumsel 2018. “Selain saat ini Ketua DPD Golkar Sumsel Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumsel, banyak Kepala Daerah di Sumsel dikuasai oleh kader Golkar,” katanya, Jumat (26/8/2016).

Golkar saat ini belum menentukan sikap, mengenai siapa yang bakal diusung di pemilihan Gubernur Sumsel. Sementara kader potensial yang bisa menjadi kandidat kuat justru bertarung di Pilkada Musi Banyuasin 2017 yakni Dodi Reza Alex.

“Rasanya dengan infrastruktur politik yang kuat di Sumsel, agak mustahil Golkar hanya sekedar mendukung apalagi kader partai lain,” ujarnya.

Dia menambahkan, mungkin baru akan kelihatan bagaimana peta politiknya nanti di tahun 2017 pasca Pilkada Musi Banyuasin. “Belum lagi Pilkada Gubernur Sumsel akan serentak juga Pilkada Bupati dan Walikota di Sejumlah daerah di Sumsel,” terangnya.

(Sumber:PalembangTimes)