Dukung Jokowi Elektabilitas Golkar Melejit

Jakarta – Survei Center Strategic International Studies (CSIS) menunjukkan, dukungan ke Presiden Joko Widodo mendongkrak elektabilitas partai politik. Dalam survei yang dirilis, Selasa 13 September 2016, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar yang menyatakan dukungan ke Jokowi naik cukup signifikan. Sedangkan suara Partai Gerindra mengalami penurunan.

"PDIP tahun lalu tingkat elektabilitas partainya 32,0%, sekarang naik menjadi 34,6%. Begitu juga dengan Golkar, tahun lalu tingkat elektabilitas partainya 11,4%, hari ini menjadi 14,1%," kata Direktur CSIS, Philips J Vermonte di Kantor CSIS Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat dikutip viva.co.id.

Philips menegaskan, berdasarkan survei nasional yang dilakukan lembaganya itu, bila Pemilihan Umum digelar pada hari maka pemenangnya adalah PDIP. "Kenaikan suara PDIP karena posisi PDIP sebagai partai utama pemerintah," ujarnya menambahkan.

Sementara suara Partai Gerindra turun dari 17,3% hasil survei tahun lalu, menjadi 14,3%. Turunnya perolehan suara Gerindra dipengaruhi oleh turunnya suara Prabowo Subianto.

Elektabilitas Jokowi naik cukup signifikan dari sebelumnya 36,1% menjadi 41,9%. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto mengalami penurunan dari 28% menjadi 24,3%.

Survei yang dirilis CSIS hari ini bertajuk 2 Tahun Jokowi: Optimisme Publik, Konsolidasi dan Dinamika Elektoral. Responden berjumlah 1000. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 Agustus 2016 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Margin of error survei itu sebesar plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut ini tingkat elektabilitas partai bila Pemilu dilaksanakan saat survei dilakukan.

    PDIP 34,6%
    Gerindra 14,3%
    Golkar 14,1%
    Demokrat 9,0%
    PKS 4,0%
    PKB 3,5%
    Nasdem 3,1%
    PPP 2,2%
    PAN 1,5%
    Perindro 1,0%
    Hanura 0,6%
    PBB 0,2%

Dampak Positif Dukungan Golkar Terhadap Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar dan Presiden Republik Indonesia

Sebagai relawan Jokowi yang turun langsung ke rakyat jelata (grassroot) untuk mengkampanyekan Jokowi dan menulis buku “Jokowi Satrio Piningit Indonesia” serta “Takdir Tuhan Jokowi RI 1 JK RI 2 Lagi”,  dan gara-gara banyak menulis artikel yang mendukung dan mengkampanyekan Jokowi dalam pemilihan Presiden 2014, saya di cap dan dihina  oleh Tengku Bintang dengan tulisannya di Kompasiana yang berjudul “Musni Umar Sosiolog Bermental Budak”,  tentu saja,  saya merasa senang dan bersyukur karena partai Golkar sebagai partai yang pernah saya bernaung di dalamnya dan bahkan menjadi anggota DPR RI, telah memberi dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan mendeklarasikan dukungan politik kepada Jokowi untuk menjadi calon Presiden tahun 2019.

Dukungan politik partai Golkar terhadap Jokowi memberi dampak positif setidaknya pada lima aspek.  Pertama,  secara sosiologis, memberi dampak psikologis kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk terus memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK dan semakin meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Kedua,  secara politik, akan memberi kepastian dan stabilitas politik, paling tidak dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, dan insya Allah lima tahun berikutnya karena partai Golkar telah mendeklarasikan untuk mencalonkan kembali Jokowi sebagai calon Presiden 2019.

Ketiga, secara ekonomi, akan memberi keyakinan kepada investor dan pasar tentang stabilitas politik di Indonesia, sehingga investor dalam dan luar negeri akan semakin yakin dan bergairah menanamkan modalnya di Indonesia.

Keempat, akan semakin menciptakan stabilitas pertahanan dan keamanan, sehingga   pemerintah diharapkan bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diperincikan dalam program “Nawacita” sebagai dokumen dan janji politik yang harus dilaksanakan.

Kelima, pemerintahan Jokowi-JK,  bisa menghadapi turbulensi ekonomi yang tidak mudah sebagai dampak dari perkembangan ekonomi global, sehingga bisa mengurangi  kesenjangan sosial ekonomi yang lebar, kemiskinan yang masih merajalela dan persoalan sosial lainnya, sehingga janji politik Jokowi-JK dalam kampanye 2014 menjadi kenyataan, sehingga memuluskan pencalonannya menjadi Presiden RI periode kedua.

Dengan dukungan partai Golkar, PDIP, PAN, PKB, Nasdem, Hanura dan seluruh relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam 30 organ, semoga Presiden Jokowi bisa membawa Indonesia bangkit dan maju menjadi negara besar yang membanggakan dan dihormati bangsa-bangsa lain di dunia. Bisa Sebaliknya    Deklarasi partai Golkar yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan mencalonkan Jokowi menjadi calon Presiden 2019, bisa positif dan bisa pula memberi dampak negatif.

Bisa Sebaliknya 

Deklarasi partai Golkar yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan mencalonkan Jokowi menjadi calon Presiden 2019, bisa positif dan bisa pula memberi dampak negatif.

Pertama, secara sosiologis, mereka yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi-JK semakin agresif dan berani melawan pemerintah dan pencalonannya kembali sebagai Presiden RI tahun 2019.  Kondisi tersebut bisa terjadi rallying point (titik temu) dengan berbagai pihak termasuk para mantan menteri yang diberhentikan dalam perombakan kabinet jilid 1 dan 2. 

Kedua, secara politik, bisa semakin gaduh di lingkungan kekuasaan, karena terjadi persaingan dalam memperebutkan sumber ekonomi dan politik di antara partai-partai politik pendukung pemerintah yang sejak awal mendukung Jokowi-JK dan yang datang belakangan.  Selain itu, antara relawan yang sudah berdarah-darah mendukung dan mengkampanyekan Jokowi-JK dengan partai-partai politik yang baru mendukung Jokowi-JK dan partai-partai lama yang sejak awal mendukung dan mengkampanyekan terpilihnya Jokowi-JK.

Ketiga, secara ekonomi, belum tentu menguntungkan kalau terjadi persaingan dan perebutan sumber-sumber ekonomi oleh para elit partai politik yang mendukung pemerintahan, sehingga pemerintah harus membagi kue ekonomi kepada mereka, kemudian rakyat jelata tidak kebagian yang semakin dirasakan adil, sehingga upaya mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, kemiskinan dan keadilan gagal diwujudkan.

Dampak lanjutan dari ketiga hal tersebut, maka bisa saja stabilitas sosial, ekonomi, politik dan pertahanan-keamanan terganggu.   Ini lebih sulit dikendalikan karena yang bertarung adalah para elit politik dan ekonomi yang melingkari Presiden Jokowi, yang sulit memuaskan mereka jika tidak ada rasa syukur,  sebab manusia biasa dihinggapi “hedonic treadmill”.  Berapapun diberikan tidak akan puas dan merasa cukup.

Semoga dukungan partai Golkar kepada Presiden Jokowi dan pemerintahannya serta deklarasi pencalonannya menjadi Presiden RI tahun 2019, memberi dampak yang lebih banyak positifnya bagi bangsa dan negara kita ketimbang dampak negatifnya.

( Penulis :Musni Umar )

Golkar Harus Fokus untuk Menghadapi Tahun Politik ke Depan

Dinda Kirana

Partai Golkar berhasil keluar dari persoalan politik yang menderanya selama hampir dua tahun akibat konflik kepengurusan dan perpecahan internal ditubuh partai berlambang Beringin tersebut. Hal ini usai dipilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum dalam formu Muasyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Nusa Dua Bali pecan lalu.

Penyelenggaraan Munaslub yang rekonsiliatif dan konsolidatif itu sendiri dinilai sebagai suksesi partai politik yang paling demokratis dan merupakan sebuah terobosan politik baru yang dilakukan oleh partai yang identik dengan warna kuning ini. Hal-hal yang dianggap sebagai sebuah konstruksi baru dalam berdemokrasi bagi partai politik di Indonesia adalah diadakannya debat dan kampanye terbuka bagi para calon kandidat ketua umum partai tersebut, yang kemudian debat itu disiarkan langsung lewat media televise nasional bergengsi di Indonesia. Selain itu, pada proses pelaksanaannya, Partai Golkar juga membentuk sebuah Komite khusus dalam membantu mengawal dan mengevaluasi segala proses politik yang dilakukan oleh baik panitia pengarah dan lebih khusus yang dilakukan oleh para kandidat.

Komite yang dimaksud melakukan monitoring politik, melihat segala bentuk penyimpangan etika dan moral, serta politik transaksional dan segala hal yang bertentangan dengan aturan manin partai serta UU yang berlaku di negera Republik Indonesia. Komite ini juga memiliki wewenangan, selain mengevaluasi, emngawasi dan memantau jalannya proses rekonsoliasi tersebut, juga berwenangan untuk mengadili, menyidangkan dan memberikan sanksi bagi siapa yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut.

Atas keberhasilan dan kesuksesan proses rekonsiliasi tersebut, menjadi poin positif bagi partai yang mengalami pelemahana elektorat politik ini, setidaknya hal yang dilakuakn partai Golkar selama proses rekonsiliasi tersebut memberikan pengaruh positif bagi jalan dan hadirnya kembali kepercayaan rakyat terhadap Golkar. Dengan demikian, nilai-nilai positif ini haruslah dapat dikembangkan dan maksimalkan kembali dengan kerja dan pengelolaan partai yang baik, jika tidak maka bisa dipastikan dalam Pilkada dan juga Pilpres kedepan Golkar akan jauh ketertinggalan.

Untuk itu, pasca Munaslub, Partai Golkar dan khususnya ketua umum yang baru, haruslah fokus pada soal-soal yang prinsip tersebut. Soal bagiamana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai Golkar, meningkatkan elektabilitas partai yang mengalami kemerosotan, mengembalikan kejayaan partai, menjadikan Golkar sabagi partai pemenang dan partai yang konsen terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Apa yang saya sebut sebagai hal yang prinsipil di atas merupakan persoalan mendasar bagi segenap partai politik, yang harus diperhatikan dengan baik, apa lagi bagi partai Golkar yang mengalami keterpurukan. Hal ini sebagai upaya persiapan untuk mengahadpi tahun-tahun politik kedepan. Karena kita tahun, tahun 2017 merupakan tahun Pilkada Serentak tahap dua, tentu calon-calon kepala daerah yang diusung Golkar sudah harus dipersiapkan secara matang dan terstruktur, belum lagi pada tahun 2018 juga disambul dengan Pileg dan 2019 dihadapkan dengan puncak tahun politik yaitu Pilpres.

Partai Golkar, sekali lagi haruslah mulai fokus pada hal-hal ini, mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapinya, dengan program kerja, kebijakan, strategi, visi dan misi serta gerakan-gerakan advokasi sosial kebnagsaan lainnya dalam rangka memperjuangakn aspirasi rakyat Indonesia.

Ketua umum Golkar Settya Novanto, juga tidak harus menyibukkan diri dengan hal-hal politik praktis yang tidak substansial dalam memperbaiki partai Golkar, tidak substansi untuk sebuah rekonsiliasi dan konsolidasi. Yaitu menyibukkan diri dengan soal dukung mendukung pemerintah, menyeret Golkar pada pusaran kepentingan yang sifatnya pragmatis dan transaksional, yang bisa saja menggiring Golkar pada sentiment politik antar kader, sebab urusan internal belum selesai.

Menanti Gebrakan Partai Golkar

Partai Golkar telah sukses memilih ketua umum yang baru dalam Munaslub pada bulan Mei di Nusa Dua Bali. Proses sukses politik yang sangat dinamis dan memberikan pelajaran nilai demokrasi yang konstruktif sebagai pendidikan politik yang baik untuk partai politik di Indonesia. Dalam proses rekonsiliasinya, Partai Golkar menampilkan cita rasa demokrasi partai politik yang baru. Hal ini membuat partai tersebut menuai banyak pujian, dan kembali menunjukkan sesuatu hal positif yang membuat kepercayaan rakyat kembali muncul.

Dengan keberhasilan tersebutlah, Golkar mendapatkan energi baru, rasa optimis yang begitu tinggi, menunjukkan Partai Golkar sudah sangat siap untuk berjuang dalam memontum-momentum politik ke depan. Momentum politik yang dimaksud antara lain pemilihan daerah serentak tahap dua tahun 2017, pemilihan legislatif tahun 2018 dan pemilihan presiden tahun 2019.

Momentum ini mendorong Partai Golkar yang baru memulai penataan kembali struktur partai yang mengalami perpecahan untuk bekerja keras guna mengejar banyak ketertinggalan dibandingkan dengan partai politik yang lain di Indonesia. Tentu saja partai Golkar punya cara-caranya sendiri dalam berupaya mencari dukungan, punya pola dan strategi sendiri dalam memperoleh kepercayaan rakyat.

Sekaligus merupakan tugas-tugas yang harus Partai Golkar segera untuk lakukan kedepan dan bahkan saat ini, yaitu fokus pada konsolidasi internal partai, sebab hampir tidak memiliki banyak waktu untuk mempersoalkan hal-hal yang yang tidak berkaitan dengan partai Golkar. Ketua umum Golkar juga tidak harus terjebak pada segala tetek bengek politik yang tidak berhubungan dengan upaya perbaikan partai dan proses pengembalian nama dan kebesaran partai.

Partai Golkar harus segera membuat langkah-langkah apa yang harus diambil kedepan, strategi apa yang harus dibuat sebagai pola gerakan politik yang efektif dan efisien. Saat ini partai Golkar menanti dengan harap-harap cemas langkah atau gerakan apa yang sedang atau akan dilakukan oleh partai Golkar.

Pekerjaan rumah yang sangat mendesak untuk segera dilakukan oleh pimpinan Golkar yang baru di bawah ketua umum Setya Novanto adalah memulih politik internal di partai tersebut, melakukan konsolidasi dan menciptakan kondisi yang bersahabat di dalamnya, lalu mengembalikan kepercayaan rakyat dan segala stigma negatif masyarakat terhadap Novanto dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, serta mengembalikan elektabilitas serta elektorat partai yang kian merosot dalam rangka menjadikan partai Golkar sebagai partai yang besar, berwibawa, dihormatii dan memperoleh kejayaannya.

(Golkarpedia)

RODI NYATAKAN SIAP MAJU LINGGAU 1

Musda IV Partai Golkar Lubuklinggau (Abadi Hotel, 17/09/2016)

LUBUKLINGGAU – Kendati perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Lubuklinggau, baru akan digelar pada 2018 mendatang. Namun, sejumlah tokoh di Kota Lubuklinggau banyak yang sudah tidak malu-malu lagi menyatakan siap untuk meramaikan bursa calon Walikota Lubuklinggau.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Lubuklinggau, H Rodi Wijaya yang ditemui usai secara resmi kembali terpilih menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar di Lubuklinggau dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV Sabtu (17/9) lalu pun mengaku, dirinya tentu siap maju dalam Pilkada Kota Lubuklinggau jika nantinya hal tersebut memenuhi syarat, baik dari internal partai serta elekstabilitas yang diketahui dari hasil survey.

“Saya sebagai pimpinan partai tentu siap. Apalagi, saat ini Partai Golkar menginginkan kalau bisa kader Golkar sendiri yang meramaikan perhelatan politik, baik itu di Pilkada maupun di Pemilihan Legislatif (Pileg), Itu memang disampaikan dalam Munas di Bali beberapa waktu yang lalu tetapi memang secara tertulis belum ada. Demikian juga pada Musda Partai Golkar Kota Lubuk Linggau juga mengamanahkan saya atau kader partai yang lain untuk ikut serta mencalonkan diri di pilkada” ungkapnya.

Ia mengaku, khusus di tubuh Partai Golkar Kota Lubuklinggau sendiri, ada 4 nama yang nantinya elekstabilitasnya akan diuji, yakni dirinya selaku Ketua DPD Partai Golkar dan tiga orang kader lainnya, yakni Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Hasbi Asadiki, kemudian dua orang Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, yakni Fatimah dan Jhoni. “Selain saya, ada 3 orang kader Golkar lain yang masuk dalam wacana,” kata dia.

Sementara itu, Ketua PAC Golkar Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Wansari mengaku, pihaknya berharap besar, agar Rodi Wijaya dapat maju dalam Pilkada nanti, sebab posisi Golkar yang kini memiliki enam kursi di DPRD artinya hanya partai golkar saja yang sudah memenuhi syarat undang-undang mengusung calon di pilkada lubuklinggau, ini dianggap modal berharga yang mestinya dimaksimalkan.

“Memang sudah selayaknya Partai Golkar mencalonkan kader terbaik. Sementara, kader terbaik saat ini Rodi Wijaya, karena disamping menjadi Ketua DPD Partai Golkar, dia juga telah teruji dengan berhasil menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Lubuklinggau. Yang jelas, Partai Golkar wajib mendahulukan kader partai,” tegasnya.

Apalagi, menurut Wansari bahwa Partai Golkar merupakan partai yang berdasarkan program dan visi-misi, dianggap telah berhasil di Kota Lubuklinggau. “Selama ini mencalonkan orang lain. Kenapa kita tidak berani mencalonkan kader sendiri. Apalagi, Golkar ini kan sebagai partai pemenang pemilu,” ungkapnya.

(Sumber:Metrosumatera.com)

Golkar Bangga Cetak Rekor Terkait Bela Negara

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

JAKARTA,  - Partai Golkar mengklaim diapresiasi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai partai politik yang pertama mengikuti program Bela Negara. Tak kurang dari 3.000 kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ikut serta dalam program tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto mengaku bangga dengan capaian tersebut dan menyambut baik apresiasi dari pemerintah.

"Saya sangat terima kasih karena Menhan Pak Ryamizard telah memberi apresiasi. Karena inilah parpol yang pertama kali melakukan kerja sama bela negara dan mendapat MURI dengan peserta terbanyak daripada kader-kader parpol seluruh Indonesia," ucap Novanto di lapangan ex golf driving range Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).

Novanto menilai program Bela Negara sangat penting. Selain mengasah kedisiplinan, para kader juga digembleng untuk loyal terhadap NKRI.

Ia pun percaya, para kader yang telah mengikuti pelatihan Bela Negara siap menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan yang dihadapi Republik Indonesia.

Ancaman tersebut di antatanya bahaya radikalisme, terorisme, hingga penyalahgunaan narkoba. Termasuk turut serta dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu 2019.

"Kami sudah minta, peserta jambore nantinya akan mengadakan training untuk menyiapkan saksi-saksi di daerah. Menyiapkan untuk persiapan pengamanan baik di Pilkada 2017, 2018 dan mengamankan Pemilu 2019," kata mantan Ketua DPR RI itu.